Penyerapan APBD DKI 2015 Baru 38 Persen

Jakarta - Menjelang akhir tutup anggaran, penyerapan APBD DKI 2015 masih sekitar 38 persen atau Rp 25 triliun dari total nilai APBD DKI 2015 sebesar Rp 69,8 triliun. 

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai hal tersebut menunjukkan banyak program pembangunan tak terlaksana sepanjang tahun ini.

"Artinya, anggaran sebesar 38 persen itu hanya berupa penyerapan belanja tidak langsung. Seperti gaji pegawai, alat tulis kantor dan sebagainya," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (10/12).

Berdasarkan pantauannya di lapangan, banyak kegiatan belanja langsung seperti rehabilitasi sekolah, penanganan macet, dan pengendalian banjir tidak rerealisasi.

"Lihat saja pada hujan yang terjadi beberap waktu lalu, apakah ada perubahan. Macet ya tambah parah," ujarnya.

Politikus PDI-Perjuangan menilai birokrasi di DKI begitu parah. Terlihat dari penyusunan anggaran 2016, pihaknya menemukan ada anggaran tanpa kegiatan Rp 1,8 triliun. Setelah disisir, ada lagi Rp 700 miliar.

Meski penyerapan tahun ini rendah, Prasetio optimistis penyerapan anggaran tahun 2016 tidak rendah. Karena dalam pelaksanaan kegiatan anggaran 2016 nanti, DPRD sebagai pengawas pastinya akan mengawal secara ketat.

Selain itu, dia pun menjamin pengesahan APBD 2016 akan berjalan sesuai jadwal, yakni 22 Desember mendatang.

"KUA-PPAS kali ini sudah seperti Rancangan APBD. Jadi kalau sudah disahkan tidak perlu dibahas panjang. Kami minta Gubernur terus bertindak tegas terhdap pejabatnya. Kami juga berharap kedepan, pengguna anggaran jangan mengusulkan secara gelondongan. TAPD harus seleksi betul," tukasnya.