Aset Provinsi Sumbar Bertambah Rp 1,8 Triliun

Padang - Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), bertambah sekitar Rp1,8 triliun karena perpindahan sejumlah kewenangan dari kabupaten dan kota sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

"Kami sedang lakukan validasi data aset yang dilaporkan kabupaten dan kota. Namun berdasarkan inventarisasi tim ke kabupaten kota terhadap kondisi neraca per 31 Desember 2014 diperkirakan aset itu sebesar Rp1,8 triliun," kata Kabag Pengelolaan Aset Daerah Biro Aset Sekretariat Provinsi Sumbar, Budiyarma di Padang, Kamis (22/9).

Ia menambahkan, untuk penyerahan Personil, Pendanaan, Prasarana dan Dokumen (P3D) itu dilakukan 3 Oktober 2016 oleh bupati dan wali kota ke gubernur.

"Sebenarnya penyerahan itu tanggal 2, namun karena jatuhnya pada hari Minggu, maka diundur jadi tanggal 3 Oktober," ujarnya.

Ia mengemukakan, proses validasi laporan aset dari kabupaten dan kota ke provinsi itu sudah berlangsung lima hari dan berakhir besok, Jumat.

Aset yang dilaporkan itu menurutnya adalah neraca 2015 ditambah semester 1 2016.

Ada kemungkinan jumlah sebesar Rp1,8 triliun itu bertambah, karena untuk tahun 2015 dan 2016, kemungkinan ada aset yang bertambah juga di kabupaten dan kota," lanjutnya.

Jika aset itu nanti dipindahkan ke provinsi, maka total aset provinsi akan menjadi Rp9,8 triliun, karena sebelumnya berjumlah Rp8,9 triliun.

Dalam prosesnya menurut Budi, ada kabupaten dan kota tertentu yang aset pada datanya tidak cocok dengan bukti fisik.

Misalnya dalam pencatatan ada 10 meja, namun bukti fisik yang ada hanya lima. Ini tentu bisa menjadi persoalan dikemudian hari.

"Karena itu kami lakukan verifikasi dan validasi," terangnya.

Aset yang berpindah dari kabupaten dan kota ke provinsi itu terkait kewenangan Bidang Pendidikan Menengah Dinas pendidikan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Perhubungan dan ketenagakerjaan.