Politik Sulit Lepas dari Isu SARA

Jakarta - Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra mengingatkan, isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sulit dilepaskan dari dunia politik. Tak hanya di Indonesia, politisi di Eropa dan Amerika Serikat sekali pun, demi kepentingan politiknya juga mengembuskan sentimen SARA. Oleh karenanya penting bagi semua pihak untuk mengendalikan isu tersebut, terutama agar tidak mengarah menjadi konflik horisontal dan tidak mengarah pada perpecahan yang mengoyak semangat kebangsaan.

"Kita bisa melihat Geert Wilders (politisi garis keras) di Belanda atau Donald Trump di AS. Mereka juga mengembuskan isu SARA. Yang penting adalah bagaimana cara mengendalikannya supaya tidak meledak menjadi kekerasan," ujarnya, di Jakarta, Kamis (27/10).

Menurutnya, mengendalikan isu SARA menuntut kolaborasi semua pihak yang terkait dengan politik, mulai dari kandidat calon pemimpin, tim pemenangan, hingga massa pendukungnya. Mereka wajib tidak menyinggung isu SARA dalam kesempatan apapun, karena akan memancing tindakan balasan. "Untuk itu, harus memperkuat sensitivitas timbal-balik sehingga tercipta rasa saling menghormati dan toleransi," tandasnya.

Secara terpisah, mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat mengingatkan, Sumpah Pemuda merupakan peristiwa historis politik dan ideologis yang sangat monumental bagi perjalanan bangsa Indonesia.

Menurutnya, pluralitas merupakan sebuah kekayaan bangsa Indonesia. "Patut disyukuri setelah sekian tahun berjalan, bangsa Indonesia diterpa berbagai ujian, kita masih mampu mengatasi. Hal ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa, kita masih bisa menjaga keutuhan dari Aceh sampai Papua," tandasnya.

Senada dengan Azyumardi, dia juga menyadari bahwa hadirnya isu SARA sulit dibendung. Negara yang sudah maju demokrasinya, seperti AS, juga belum sepenuhnya lepas dari sentimen SARA. "Sangat disayangkan kegagalan di Timur Tengah. Itu kegagalan kita sebagai penduduk bumi. Jangan dilihat secara lokal tetapi penduduk bumi masih gagal menjaga keragaman. Kita sebagai bangsa Indonesia juga begitu. Di beberapa sektor, seperti ekonomi pendidikan, masih terjadi ketimpangan, sehingga berpotensi menguatnya isu SARA karena keadaan," jelasnya.

Untuk itu, solusinya harus dilakukan secara kolaboratif. Pasalnya, pemerintah tidak dapat mengatasi semua sektor jika tidak diimbangi oleh industri dan pelaku ekonomi dan pendidikan dari kalangan masyarakat atau swasta.

"Dalam hal ini, harus ada aksi filantropi. Orang kaya memiliki tanggung jawab untuk menolong sesama tanpa ada sekat. Sebab isu SARA hadir karena kesenjangan sosial. Jika pelaku ekonomi peduli dengan sekitarnya, akan mengurangi konflik SARA. Jika didiamkan akan menjadi masalah besar," ungkapnya.

Komaruddin mengingatkan, masih ada sekat sosial di masyarakat Indonesia berdasarkan SARA, dan elemen primordialisme lainnya. "Orang kaya membangun tembok tinggi seolah tidak ada rasa saling peduli. Mereka bahkan merasa tidak aman jika berdampingan dengan orang lain yang tidak setara. Ini semakin mempertajam kesenjangan, dan merupakan ladang subur tumbuhnya semangat primordialisme.

Menjadi Indonesia
Sementara itu, Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, Sumpah Pemuda adalah momentum kebangsaan yang merupakan proklamasi kedaulatan budaya. Saat itulah, istilah Indonesia untuk pertama kali secara resmi dipergunakan.
"Karena itu hal yang sangat penting dalam Sumpah Pemuda adalah spirit persatuan dan menjadi Indonesia seutuhnya," kata Abdul.

Menurut dia, persatuan bukan berarti meniadakan dan melebur perbedaan. Sebagaimana Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, persatuan Indonesia merupakan rajutan dari berbagai perbedaan budaya, agama dan suku sebagai kekayaan dan modal sosial. Persatuan Indonesia tidak meniadakan SARA, tetapi tetap memelihara dan melindungi eksistensinya.

Konstitusi 1945 menyebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk suatu agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia yang merupakan puncak dari kebudayaan daerah.

"Sebagai bangsa, Indonesia masih dalam proses ‘menjadi’. Karena itu wajar saja jika isu SARA masih menjadi masalah. Tetapi semua masih dalam batas yang bisa diterima. Yang penting kita bangun bersama-sama adalah sikap saling menghormati, menerima, dan bekerja sama di tengah perbedaan," tandasnya.

Untuk mengatasi atau menghilangkan isu SARA, pemerintah dapat memperkuat keindonesiaan dengan rekayasa sosial yang alamiah melalui pendidikan dan kebijakan sosial. Dalam bidang pendidikan, perlu diperkuat pendidikan multikultural yang selama ini sudah mulai dikembangkan. Di lembaga pendidikan, murid perlu mendapatkan lebih banyak pengalaman kehidupan multikultural selain pengetahuan, serta belajar menghargai perbedaan dan mengalami kehidupan beragam budaya.

Sedangkan, kebijakan sosial dapat dilakukan dengan membangun inklusi sosial. Misalnya, pembangunan permukiman yang multietnik dan multiagama. "Perlu dihidupkan kembali institusi RT dan RW sebagai institusi budaya, bukan perpanjangan birokrasi pemerintah. RT adalah institusi akar rumput di mana warga dapat bertemu secara rutin dan bergotong royong membangun wilayahnya dan bekerja sama untuk kesejahteraan bersama," urainya.