Lobi Dinilai Kurangi Praktik Korupsi

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyarankan, praktik lobi dilegalkan sehingga tidak terus berbenturan antara penegakan hukum dengan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, dengan diperbolehkannya lobi maka akan mengurangi praktik suap atau korupsi.

"Kalau kita ingin memperkeras tindak kepada pengusaha, maka pertama kita samakan saja Undang-Undang (UU) nya, bahwa lobi itu bebas. Karena berbahaya, kalau negara ini ingin maju, pengusahanya juga harus maju. Apabila kita berbicara tentang adil dan makmur, dibutuhkan pemerintah yang baik juga pengusaha yang baik untuk bisa menyediakan lapangan kerja dan produktifitas. Dengan begitu negara kita akan maju," paparnya, saat membuka International Business Integrity Conference (IBIC) di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (16/11)

JK mencontohkan, di Amerika Serikat (AS) lobi adalah praktik yang sah sehingga menjadi salah satu lapangan pekerjaan dan dibenarkan dalam undang-undang.

"Di AS adalah sah-sah saja mengadakan lobi. Malah formal lobi itu, seorang mendatangi pejabat, menceritakan usahanya, dan itu resmi membayar kepada perusahaan lobi yang mendatangi pejabat itu untuk mengungkapkan masalah-masalahnya, dan itu resmi, diakui oleh UU. Malah dibayar formal. Tapi di sini, begitu ada pengusaha yang mendatangi pejabat untuk mempengaruhinya menyampaikan usahanya dan dengan cara yang dianggap memperkaya, bisa langsung masuk penjara," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, JK selalu mengingatkan agar pemberantasan korupsi tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan tidak dapat dipidanakan. Mengingat, banyak pejabat di pusat hingga daerah yang takut mengambil keputusan atau kebijakan karena takut terjerat korupsi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat.

Sebagaimana diberitakan, Indonesia berada di peringkat 91 dalam indeks kemudahan berbisnis sesuai penilaian World Bank (Bank Indonesia) tahun 2016. Tetapi, sayangnya masih kalah jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Brunei Darussalam.