Komisi II DPR Minta ASN Jaga Netralitas

Jakarta - Komisi II DPR menggelar rapat kerja (Raker) dengan Mendagri, Menpan dan RB, Polri, KPU, Bawaslu, dan KASN di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (6/12). Rapat kerja bertujuan membahas persiapan Pilkada Serentak 15 Februari 2017 mendatang.

Anggota Komisi II DPR, Hetifah Sjaifudian, mengatakan, terdapat sejumlah hal yang dibahas dalam Raker hari ini. Pertama, pemerintah telah melakukan beberapa hal dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak 2017 seperti penyediaan dana untuk Pilkada melalui dana hibah dari APBD, menyiapkan daftar pemilih potensial melalui E-KTP, menjaga netralitas ASN, meningkatkan partisipasi pemilih, dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait kondisi keamanan daerah rawan konflik.

"Kedua, terkait penyediaan dana Pilkada 2017. KPU dan Bawaslu mengapresiasi surat edaran yang dikeluarkan Mendagri sehingga pelaksanaan dan pengawasan tahapan Pilkada dapat berjalan lancar. Walaupun masih ada beberapa daerah yang belum secara penuh mengeluarkan anggaran," kata Hetifah di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (6/12).

Ketiga, lanjut dia, untuk menjaga netralitas ASN, Mendagri bersama Polri dan Menpan dan RB, sudah mengeluarkan surat edaran, melakukan sosialisasi, menegakan larangan menggunakan fasilitas Pemda untuk kepentingan kampanye, serta memberikan sanksi terhadap ASN yang melanggar.

"Keempat, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang aman dan tertib. Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan telah melakukan Rakornis dan Rakorda ditiap daerah untuk memaksimalkan Sentra Gakkumdu," jelas Hetifah.

Kelima, dukungan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pemilih antara lain sosialisasi teknis pemilihan oleh SKPD terkait, menentukan hari libur masyarakat pada saat pemungutan suara.

"Selain itu memberikan pemahaman kepada pemilih dan berpartisispasi pada pelaksanaan pilkada, dan mensosialisasikan pentingnya Pilkada melalui media cetak dan elektronik," lanjutnya.

Keenam, penuntasan perekaman e-KTP di 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada hingga saat ini masih mengalami kendala karena permasalahan teknis. Sampai saat ini, kata Hetifah, masih terdapat 1 juta data yang belum terekam.

"Ketujuh, KPU saat ini sedang melakukan terobosan dalam pengadaan logistik Pilkada yaitu melalui katalog sektoral untuk kategori surat suara, segel dan hologram, tinta sidik jari, serta kotak dan bilik suara. Upaya ini diharapkan mampu menghemat uang pengadaan dan meminimalisasi persoalan pengadaan seperti motivasi mark-up harga dan tindakan korupsi," jelas Hetifah.