Pres-T Disebut Menipu, Sekjen PDIP Ingatkan Etika

Sabtu, 29 Juli 2017 | 01:53 WIB
MS
B
Penulis: Markus Junianto Sihaloho | Editor: B1
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto berpidato pada acara Kosolidasi Pilgub Jatim 2018 di aula asrama haji Lamongan, Jawa Timur, Sabtu, 15 Juli 2017.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto berpidato pada acara Kosolidasi Pilgub Jatim 2018 di aula asrama haji Lamongan, Jawa Timur, Sabtu, 15 Juli 2017. (Istimewa/Asni Ovier/Istimewa)

Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan agar siapapun, khususnya yang terkait dengan pentas politik nasional, sebaiknya mengedepankan politik yang beretika.

Hal itu diungkapkan Hasto setelah Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto melakukan pertemuan Kamis (26/7) lalu dan kemudian menyampaikan pemerintah menipu rakyat dengan "lelucon" politik di pengesahan UU Pemilu, khususnya menyangkut presidential threshold.

Menyikapi hal tersebut, Hasto menggunakan falsafah kuno pewayangan, bahwa kebenaran berdiri tegak di atas angkara murka dan watak satria selalu sebagai jalan yang dipilih oleh para tokoh utamanya.

Hal itupun sejalan dengan langkah yang selalu diambil PDIP dalam menghadapi keputusan politik apapun. PDIP tidak pernah berusaha memaksakan kemenangan setelah kalah dalam proses politik.

Sebagai contoh, ketika Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai presiden di 2014, ada yang tak puas. Ketidakpuasan itu lalu disalurkan dengan membuat perubahan di UU MD3. Akibatnya, PDIP yang seharusnya mendapat jatah pimpinan di DPR, harus rela tidak mendapat kursi pimpinan.

"Ini fakta politik bagaimana politik tanpa etika dijalankan dengan nafsu kekuasaan semata," ujar Hasto di sela peringatan peristiwa 27 Juli 1996, Jumat (28/7) malam.

Saat itu, PDIP sebagai parpol pemenang pemilu dipotong habis. Namun, PDIP yakin politik beretika harus dikedepankan.

"Ini bukan baper lo, bawa perasaan," katanya sambil tertawa.

Di lain pihak, Hasto lalu menyebut keadaan pasca-pengesahan RUU Pemilu, yang salah satu substansinya mempertahankan klausul presidential threshold, atau ambang batas partai politik dalam mengajukan calon presiden. Hal itu yang menurut Hasto telah memicu bertemunya SBY-Prabowo dan mengeluarkan pernyataan keras.

"Di pihak lain ketika ada voting di DPR soal presidential threshold yang hasilnya tak membuatnya puas, maka dia katakan bahwa presidential threshold menipu rakyat," kata Hasto.

"Jangan karena ambisi jadi presiden kemudian keputusan yang sah direduksi. Sekali lagi ini hanya karena ambisi."

Hasto menegaskan, pihaknya yakin, bagaimanapun kebenaran akhirnya akan tegak berdiri sebagai pemenang. Oleh karena itu, pihaknya menyerukan agar yang dikedepankan adalah politik beretika.

"Sikap kita bahwa kebenaran yang akhirnya akan menang. Itulah jalan kita dan keyakinan kita," tegas Hasto.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon