Dirjen Otda: 67% DOB Tak Memuaskan

Jakarta - Hasil pemekaran daerah otonom baru (DOB) belum seesuai harapan. Terdapat 67% DOB yang tidak memuaskan.

"Pokoknya kalau di daerah pemekaran itu, 67 persen memang tidak memuaskan, itu di DOB. Ada sekitar 33 persen saja yang memenuhi harapan," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Sumarsono, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemdagri, Jakarta, Kamis (24/8).

Berdasarkan evaluasi itu, dia menyatakan, pemerintah memperketat pemekaran daerah. "Sekali mekar harus dijamin itu berhasil, supaya menghindari penggabungan antara daerah," ucapnya.

Dia menuturkan, sebanyak 67% DOB bukan berarti gagal. Dikatakan, jumlah tersebut hanya tidak mencapai harapan dari segi efektivitas.

Dia juga menjelaskan, penggabungan suatu daerah dimungkinkan. Sebab, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) membuka ruang penggabungan. Menurutnya, sejauh ini pemerintah belum mempunyai data daerah mana yang bakal digabungkan.

Pada bagian lain, dia mengungkapkan, pihaknya menerima sekitar 288 DOB. Adapun daerah-daerah usulan itu diantaranya pembentukan Provinsi Madura, Provinsi Cirebon, Provinsi Bogor Raya, Provinsi Buton, Provinsi Kapuas Raya. "Usulan yang baru masuk terus Provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua tengah, setiap hari ada masukan," ungkapnya.

Meski demikian, dia menegaskan, pemerintah masih menerapkan moratorium DOB. Sebab, kondisi perekonomian nasional nasional masih belum menunjukkan hasil positif.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) juga telah memberikan arahan mengenai itu. "Pemerintah pusat belum memulai pembahasan atau berniat mengagendakan pemekaran walaupun DPR dan DPD mendesak sekali pemerintah (setujui DOB)," ujar mantan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta ini.