May Day, Buruh Tuntut Revisi Komponen KHL

"Komponen KHL 46 items, sekarang, kita minta revisi menjadi 86 items sampai 122."

Aksi ribuan buruh pada Hari Buruh Internasional (Mayday), Selasa (1/5) besok, mengagendakan sejumlah hal penting ihwal kesejahteraan buruh. Salah satunya, menurut Said Iqbal, Presiden Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yaitu tuntutan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk merevisi permenakertrans no. 17 tahun 2005 tentang komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

"Komponen KHL 46 items, sekarang, kita minta revisi menjadi 86 items sampai 122," kata Said, kepada wartawan, Jakarta, Senin (30/4).

Selain itu, ujar Said, para buruh juga akan menuntut sistem outsourcing tenaga kerja yang bersifat eksploitatif. Karena sistem tersebut tidak memberikan perlindungan, Jamsostek, jaminan kesehatan, dan pesangon.

"Kami juga meminta pemerintah memberikan subsidi untuk buruh dan keluarganya melalui APBN dan APBD, subsidi perumahan, subsidi transportasi, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan. APBN kita 1,400 triliun 70 persen nya dari pajak, termasuk 21 persen di dalamnya PPH 21, buruh bayar pajak 200 triliun, tetapi yang balik langsung ke buruh tidak ada," papar Said.

Lebih lanjut, Said mengatakan bahwa janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kebijakan 'pro-poor', 'pro-growth' dan 'pro-job' ternyata tidak sesuai dengan realita.

"Di lapangan realitanya banyak pabrik yang tutup, dan pendudkan ekonomi oleh padar uang bukan pasar barang," tutur dia.

Said mengatakan, kesejahteraan buruh di Indonesia kalah jauh dibanding negara-negaa tetangga. "Kami menolak kebijakan upah murah, kenapa upah buruh di Indonesia setengah dari Thailand, dan sepertiga dari Malaysia, terjadi paradoks pertumbuhan ekonomi karena kebijakan upah murah tadi," tandasnya.