Anggaran Siluman, Bukti E-budgeting dan TGUPP Tak Maksimal

Jakarta - Masih ditemukannya anggaran siluman membuktikan masih belum maksimalnya kinerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan penerapan e-budgeting dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Jakarta.

Padahal selama ini, dengan diterapkannya e-budgeting, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI semakin sulit diubah atau dimasukkan anggaran yang tidak pernah dibahas dalam pembahasan anggaran.

Begitu juga dengan TGUPP, yang sekarang ini didalamnya ada tim khusus untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibu Kota. Seharusnya mereka melakukan pengawasan yang ketat terhadap penerapan e-budgeting dan pengelolaan keuangan daerah.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gembong Warsono.

"Adanya anggaran siluman, seperti pengadaan lift rumah dinas gubernur, kami melihat adanya indikasi TGUPP belum menunjukkan kinerja yang positif dan maksimal," kata Gembong di DPRD DKI, Jakarta, Jumat (2/2).

Faktanya, meski banyak tim ahli yang dimasukkan ke dalam TGUPP, tetapi tetap saja ada anggaran siluman yang lolos masuk ke dalam anggaran daerah DKI.

"Dia mengumpulkan orang-orang yang kompeten tentang pemberantasan korupsi. Ujungnya masih ada dana siluman. Seharusnya ya kan bisa dideteksi sejak awal melalui e-budgeting," ujarnya .

Karena itu, Gembong mengimbau agar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tetap konsisten menerapkan e-budgeting dalam penyelenggaraan keuangan daerah di Jakarta.

Agar APBD DKI tidak lagi dimasukkan anggaran siluman seperti pengadaan lift rumah dinas gubernur sebesar Rp 750 juta.