Pemerintah Butuh Pengawasan Masyarakat

Jakarta - Sebagai pelayan masyarakat, kinerja pemerintah seringkali kurang optimal dan bisa saja merugikan rakyat. Untuk itu, pemerintah membutuhkan pengawasan yang ketat dari masyarakat. Dalam hal ini, juga diperlukan ketegasan seorang pemimpin dalam menindak tegas oknum pemerintah yang kurang bertanggung jawab.

Hal itu disampaikan calon gubernur Jawa Barat nomor urut dua, Tb Hasanuddin saat bersilaturahmi dengan warga Kampung Kadumungkus, Desa Cintawargi, Kecamatan Tegal Waru, Karawang, Jawa Barat, Rabu (23/5).

Menurut pria yang akrab disapa Kang Hasan itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang mumpuni agar masyarakat bisa berpartisipasi tanpa merasa takut. Kang Hasan pun sudah menyiapkan situs pengawasan berbasis daring, yakni Molotot.com.

Dijelaskan, situs tersebut bukan hanya sebagai alat untuk mengawasi kinerja pemerintah, tetapi juga sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat Jawa Barat. "Kerja pemerintahan kita awasi bersama. Ibu-ibu dan bapak-bapak juga bisa menyampaikan keluhan di situs tersebut," ujar Kang Hasan kepada para warga.

Dikatakan pula, situs tersebut nantinya bisa diakses oleh seluruh rakyat Jawa Barat melalui aplikasi berbasis android atau telepon pintar. Dengan demikian, setiap saat masyarakat akan mudah melakukan pengawasan terhadap proses pembangungan di Jawa Barat. "Artinya, di mana pun dan kapan pun seluruh rakyat Jawa Barat bisa mengakses Molotot.com dan melaporkan kinerja pemerintah," tuturnya.

Mantan Anggota Komisi I DPR itu menegaskan, Molotot.com merupakan upaya pemerintah provinsi dalam menunjukan transparansi kerja aparatur pemerintah jika dirinnya terppilih agar terhindar dari perbuatan korupsi dan abai terhadap rakyat. "Kita buka semuanya kepada rakyat supaya tidak ada lagi pejabat yang kerjanya leha-leha dan makan uang rakyat," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kang Hasan mengajak masyarakat untuk aktif memberikan saran dan aspirasi demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Beberapa pertanyaan pun dilontarkan oleh masyarakat Cintawargi, seperti soal lapangan kerja, hingga persoalan pelayanan kesehatan.