Para Syndicate: Hoax Membunuh Demokrasi

Jakarta - Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo, berpandangan, penyebaran berita bohong atau hoax tidak hanya merusak demokrasi, namun juga sedang bekerja membunuh demokrasi. Atas nama kebebasan berekspresi dan berpendapat yang menjadi salah satu nilai utama demokrasi, sebagian orang tanpa sadar sedang membunuh demokrasi, justru dengan cara dan ekspresi berdemokrasi.

"Ini ancaman serius. Kalau tidak diatasi akan menjadi demokrasi yang anarki," kata Ari di Jakarta, Senin (3/9).

Ari menjelaskan, cara menangkalnya bukan dengan menebar penangkal virus karean hoax itu seperti virus. Satu-satunya cara menangkalnya adalah dengan gerakan masif kembali ke akal sehat. "Kembali memakai nalar dan rasionalitas di ruang publik seperti membuat gerakan membangun kesadaran publik secara masif," ujarnya.

Menurutnya, hoax membunuh demokrasi karena menebar kebohongan dan kebencian di tengah arus besar irasionalitas massa. "Dalam kontestasi politik, penyebaran hoax bisa berakibat fatal karena menimbulkan polarisasi ekstrem di tengah masyarakat. Kondisi itu, mengancam pembelahan relasi sosial dan merusak kerukunan serta kebersamaan," tandasnya.

Sementara itu, analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, mengemukakan, penyebaran hoax telah menjadi suatu 'kekuatan gelap' dalam politik di Indonesia dan banyak tempat lainnya. Sebagai suatu kekuatan, hoax didayagunakan untuk memperoleh kemenangan politik. Sebagai keburukan, hoax menyebarkan disinformasi dengan tujuan menyesatkan khalayak.

"Cara berpolitik yang amoral ini berdampak nyata pembelahan sosial yang membuat masyarakat rentan konflik," paparnya.

Arif menjelaskan, ada dua langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi hoax. Pertama, literasi informasi, yang bermanfaat mendidik masyarakat untuk selektif dan cerdas dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Kedua, penegakan hukum, yang merupakan upaya penindakan terhadap pelanggaran norma perundang-undangan sehingga menimbulkan efek jera.

Di sisi lain, Arif berharap agar ada suatu komitmen politik dari segenap pihak agar kontestasi elektoral berlangsung secara berintegritas. Kontestasi elektoral masih memungkinkan suatu kampanye negatif, tetapi hasutan dan kebohongan hanya menghasilkan perpecahan. Persatuan Indonesia tidak mungkin dijadikan sebagai pertaruhan politik hanya demi pengejaran kekuasaan.

Selain itu, media massa sesungguhnya dapat memainkan peran penting dalam menangkal kabar bohong. Standar etis jurnalisme tidak mungkin diturunkan hanya demi meraih lebih banyak audiens. Sajian pemberitaan yang faktual dan kritis membantu khalayak untuk membuat pilihan-pilihan tindakan cerdas, termasuk dalam kerangka partisipasi politik.