Golput Capai 37 Persen, DPT DKI Akan Dimutakhirkan

KPU Provinsi DKI akan berkonsultasi dengan KPU Pusat untuk mencarikan payung hukum yang akan dijadikan landasan pelaksanaan pemutakhiran data DPT.

Melihat cukup banyaknya tingkat pemilih golongan putih (Golput) dan warga yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat Pemilukada lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta berpikir akan mengadakan pemutakhiran data DPT lagi.

Untuk itu, KPU Provinsi DKI akan berkonsultasi dengan KPU Pusat untuk mencarikan payung hukum yang akan dijadikan landasan pelaksanaan pemutakhiran data DPT Pemilukada 2012 untuk putaran kedua.

Ketua Pokja Pemungutan dan Perhitungan Suara KPU Provinsi DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan pihaknya cukup risau dengan adanya angka Golput mencapai 37 persen atau sekitar 2 juta pemilih. Belum lagi masih cukup banyak temuan warga yang memiliki hak pilih tapi tidak terdaftar dalam data DPT Pemilukada 2012.

“Sebenarnya kami akan berupaya menurunkan angka Golput, yaitu dengan melakukan secara intensif sosialisasi di seluruh segmen pemilih, termasuk sosialisasi bagi mereka yang belum terdaftar diberikan waktu untuk mendaftarkan dirinya. Tetapi menjelang hari pemungutan suara, justru banyak yang komplain belum terdaftar,” kata Sumarno, dalam acara diskusi tentang Grand Final Cagub-Cawagub DKI di Warung Daun, Jakarta, hari ini.

Analisa Sumarno, cukup tingginya angka Golput dalam Pemilukada kali ini kemungkinan besar dikarenakan begitu banyaknya pasangan calon yang turut dalam Pemilukada. Sehingga warga tidak terlalu tertarik memilih salah satu dari enam pasangan calon ini, dan menunggu jumlah pasangan calon mengerucut sehingga memudahkan mereka untuk lebih mengkritisi dan menganalisa visi misi dan program kerja pasangan calon.

“Nah di putaran kedua ini, sekarang kan sudah jelas siapa pasangan calonnya yaitu hanya dua pasangan calon saja yaitu nomor urut 1 dan 3. Maka, kami prediksikan jumlah pemilih akan cenderung semakin tinggi dan jumlah Golput akan semakin rendah,” ujarnya.

Terkait dengan pemutakhiran data DPT pada Pemilukada DKI 2012 putaran kedua, Sumarno menegaskan memang berdasarkan Peraturan KPU No. 12 tahun 2010 pasal 35 tentang Pemutakhiran Data, ditegaskan tidak ada aturan harus melaksanakan pemutakhiran kembali. Namun, berdasarkan aspirasi warga Jakarta maka pihaknya akan berupaya mencari cara untuk melakukan pemutakhiran data DPT.

“Tetapi melihat masih ada warga yang tidak terdaftar dalam DPT, maka kami akan mengupayakan payung hukum sebagai landasan kami melakukan pemutakhiran. Karena itu kami akan berkoordinasi dengan KPU pusat terlebih dahulu,” paparnya.

KPU DKI telah meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk menampung laporan warga yang belum terdaftar dalam DPT Pemilukada DKI 2012. Laporan tersebut akan dijadikan bahan untuk pemutakhiran DPT kalau sudah ada landasan payung hukumnya.