VIDEO: Audit BPK Soal Hambalang Masuk DPR Besok

Segala isu yang berkembang belakangan ini, seperti tidak adanya nama Menpora Andi Malarangeng dalam laporan audit BPK, belum menjadi laporan resmi.

DPR tidak akan mengintervensi hasil audit BPK terkait kasus Hambalang. Rabu (24/10) besok, Komisi X DPR memastikan akan menerima hasil audit BPK.

Ketua Komisi X DPR RI, Agus Hermanto mengatakan, segala isu yang berkembang belakangan ini, seperti tidak adanya nama Menpora Andi Malarangeng dalam laporan audit BPK, belum menjadi laporan resmi.

"Kami dari DPR tidak mau memasuki wilayah BPK. BPK itu independen, tidak bisa diintervensi. Baik DPR ataupun siapapun tidak boleh mengintervensi. Jika ada yang mengintervensi itu pelanggaran. Kami pun ketika beri pernyataan, tidak mau memasuki wilyah intervensi itu. BPK, sebagai institusi independen, harus
tunggu sampai hasil audit final," katanya di Jakarta, Selasa (23/10).

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa hasil audit BPK, akan menjadi titik lanjut proses terhadap kasus hambalang.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Bambang Susatyo (Bamsat) menduga ada kesengajaan dari BPK untuk membuat hasil audit yang berlarut-larut.

"Publik tidak bodoh, sangat tidak masuk akal kalau Menkeu, kepala BPN, tapi menteri gak masuk. Terlampau kasar kalau BPK mau memperhalus hasilnya dari auditor dengan mengesampingkan nama Andi Malaranggeng," ucapnya.

"Saya ingatkan, termasuk Ketua BPK harus jaga waktu ini, kalau pimpinan membiarkan dirinya diintervensi, publik akan kehilangan kepercayaan pada bpk," tandasnya.

Senada dengan Bamsat, Wakil Ketua DPR Anis Matta menduga adanya politisasi yang terjadi ditubuh BPK, sebagai lembaga independen.

"Kita tidak isa bilang meragukan, kecuali kita tidak melihat langsung. Tindakan BPK atau manuver melahirkan dampak polirisasi pada hal ini," ujarnya.