Sri Mulyani Beberkan 4 Tantangan Penyusunan RAPBN 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan ada empat tantangan bagi perekonomian global ke depan. Hal ini turut mempengaruhi upaya pemerintah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Pertama, yaitu ketegangan geopolitik, dengan meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi lebih inward looking. Sehingga dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi.

"Negara-negara berkembang yang banyak bergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri terkena dampak yang signifikan. Fragmentasi geopolitik juga telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga akan berdampak besar, baik pada perekonomian AS maupun stabilitas ekonomi global," ucap Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR pada Jumat (19/5/2023).

Kedua, pesatnya perkembangan teknologi digital menjadi tantangan bagi perekonomian global. Di satu sisi, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi.

Namun pada saat yang sama perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia atau labor saving secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber atau cyber security.

"Jika tidak diantisipasi, tingkat pengangguran akan meningkat signifikan, terutama pada kelompok tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan rendah. Ketidaksiapan pasar tenaga kerja menghadapi cepatnya perkembangan digitalisasi juga akan menjadi kendala untuk menarik aliran investasi masuk ke Indonesia," tandas Sri Mulyani.

Ketiga, perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi. Cuaca ekstrem hingga bencana alam yang sering terjadi, terkait erat dengan perubahan iklim.

Kerugian yang ditimbulkan begitu besar, baik korban jiwa, hilangnya aset serta menurunnya aktivitas produksi, khususnya di sektor pertanian. Respons kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara-negara maju terhadap perubahan iklim juga akan menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang.

"Penerapan kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di AS dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa berpotensi menjadi hambatan nontarif bagi arus perdagangan internasional dan investasi dari dan ke AS, termasuk semakin ketatnya ketersediaan pendanaan investasi bagi negara berkembang," kata Sri Mulyani.

Keempat, Covid-19 telah menjadi bukti bahwa munculnya sebuah pandemi tidak bisa terelakkan. Meskipun kini pandemi Covid-19 sudah berakhir, namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu kita bangun dari sekarang mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat besar.

"Selain itu, kita juga masih berjuang mengatasi dampak jangka panjang Covid-19, dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara," kata Sri Mulyani.