PPP Tolak Kenaikan BBM Dengan Kompensasi BLT

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan penolakannya terhadap penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu.

Hal tersebut dikemukakan PPP dalam menanggapi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Musrenbang di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4) pagi. Di mana dalam acara tersebut, Presiden mengemukakan bahwa pihaknya akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Namun, penaikan tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR, terutama mengenai dana kompensasi pengganti BBM, lewat BLT.

"PPP pada dasarnya menyetujui penaikan BBM. Namun, bila penaikan tersebut dibarengi kompensasi BLT kami tidak setuju. Hal itu tidak tepat sebab dapat memicu inflasi karena mendorong secara massif konsumsi masyarakat. Padahal, angka inflasi kita berdasarkan YoY Maret 2013 adalah yang tertinggi dalam 5 tahun," kata Sekjen PPP M Romahurmuziy di Jakarta, Selasa (30/4).

Romy, yang juga Ketua Komisi IV DPR itu juga turut meminta pemerintah konsisten untuk tidak menerbitkan kebijakan inflatoir. Pengalaman BLT 2008 adalah angka kemiskinan tetap melonjak tajam. Artinya BLT yang diniatkan meredam angka kemiskinan terbukti gagal.

"Solusi terbaik adalah alihkan kompensasi subsidi BBM pada sektor pertanian karena 70 persen kemiskinan ada di pedesaan yang penduduknya petani. Saat ini anggaran subsidi benih hanya mampu mengcover 1/3 kebutuhan petani. Alangkah eloknya jika seluruh petani bisa mendapatkan benih tersebut. Saat ini petani bawang putih dan kedelai terpuruk karena dihantam produk impor. Alangkah mulianya jika pemerintah menyelesaikan itu," ujarnya.

Dia juga menegaskan kompensasi BBM dialihkan ke infrastruktur publik dan infrastruktur energi. Menurutnya, masih banyak angkutan umum yang perlu diremajakan, namun pengusaha tidak mampu karena kesulitan modal. Berikan skim pinjaman tanpa bunga untuk revitalisasi itu karena itu memperbaiki kualitas transportasi publik. Masih banyak jalan negara yang bolong untuk segera diperbaiki. Masih banyak jembatan perlu dibangun untuk menghubungkan area terpencil agar segera direalisasikan.

"Rasio elektrifikasi nasional setelah Indonesia merdeka 67 tahun, baru mencapai 72 persen. Artinya 28 persen penduduk belum tersentuh listrik karena tiadanya jaringan. Maka bangun jaringan transmisi. Jika smua ini dilakukan, itu jauh lebih baik daripada BLT," tegasnya.