BKPM: Perbaikan Kemudahan Berusaha Fokus pada 3 Langkah

Jakarta – Pemerintah akan berfokus pada tiga langkah utama untuk memperbaiki indikator bisnis dan mengejar target kemudahan berusaha Indonesia masuk peringkat 40 besar. Ketiga langkah itu meliputi sosialisasi, perubahan bertahap, dan pembenahan fundamental.

"Kami bagi fokus kepada tiga aspek," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong seusai mengikuti rapat koordinasi membahas peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) di Jakarta, Kamis (16/2).

Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ini dilakukan untuk meningkatkan rangking kemudahan berusaha Indonesia versi Bank Dunia yang saat ini berada di posisi 91 dari 190 negara.

Thomas menjelaskan, proses sosialisasi terkait kebijakan pemerintah di sektor investasi akan dilaksanakan kepada para pebisnis, karena Bank Dunia kembali melakukan survei kemudahan berusaha pada Maret 2017.

"Sosialisasi kami tahun lalu telat, banyak perbaikan tapi tidak sempat kami sosialisasikan kepada responden. Padahal banyak aspek yang sudah ada perubahan seperti penyambungan listrik dan pembuatan izin perusahaan," kata dia.

Kemudian, kata Thomas, pemerintah akan melakukan perubahan secara bertahap (incremental) atas 10 indikator kemudahan berusaha yang menjadi basis penilaian survei kemudahan berusaha Bank Dunia. "Kami melakukan perubahan yang bersifat incremental, moga-moga dari masing-masing sepuluh komponen indeks ada perbaikan," tandas dia.

Terakhir, pembenahan fundamental akan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang selama ini dinilai masih menghambat iklim investasi, karena prosedur perizinan yang dianggap terlalu lama dan menyulitkan para pebisnis. "Perubahan fundamental ini yang paling berat, karena mungkin akan memerlukan upaya multi tahun, termasuk di perundang-undangan," ujar Thomas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pemerintah terus mencari upaya terobosan untuk mengejar target kemudahan berusaha Indonesia di peringkat 40 besar. "Kami harus membuat terobosan. Kalau perbaikan yang kita lakukan hanya sedikit atau sama dengan tahun lalu, bisa jadi peringkat kita malah turun. Sebab, negara lain membaik lebih cepat," Darmin.

Tahun lalu, Darmin menyatakan, Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk ke dalam kategori top performer karena naik dari peringkat 106 pada 2015 menjadi 91 pada 2016. Namun, kata dia, dari sepuluh indikator yang disurvei Bank Dunia tidak semua berada di peringkat 91. "Masih ada enam indikator yang peringkatnya sudah membaik tapi masih di atas 100," kata Darmin.

Keenam indikator itu adalah perizinan kontrak (116), penegakan kontrak (166), memulai bisnis (151), pendaftaran properti (118), perdagangan lintas batas (108), dan pembayaran pajak (104). Tiga dari sepuluh indikator juga tercatat turun peringkatnya pada tahun lalu. Ketiganya masing-masing perizinan kontrak (dari 113 menjadi 116), penanganan pailit atau bangkrut (dari 74 menjadi 76), dan perlindungan kepada investor minoritas (dari 69 menjadi 70).

"Untuk itu, kita harus melakukan usaha yang lebih keras pada bidang-bidang yang peringkatnya di atas 100 agar bisa turun ke arah peringkat 80-an," tambah Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu pun menilai, kenaikan peringkat bisa didapat jika birokrasi bisa menggabungkan atau menyederhanakan berbagai prosedur serta mendorong sistem menjadi online. Oleh karena itu, Darmin menargetkan indikator memulai usaha dari sebelas menjadi sembilan prosedur. Perbaikan ini diharapkan memangkas tidak hanya waktu dari 24 menjadi sembilan hari, tapi juga biaya.

Darmin melanjutkan, Bank Dunia akan kembali melakukan penilaian terhadap dua kota, yakni Jakarta dan Surabaya dalam rangka menentukan peringkat kemudahan berusaha mulai bulan Juni 2017. Sementara peringkat terbaru akan diumumkan pada Oktober 2017. Darmin pun meminta supaya beberapa indikator yang masih 'merah' dan bisa diperbaiki dalam jangka pendek, dapat segera diperbaiki.

Pendirian Bangunan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menambahkan perubahan bertahap yang bisa dilakukan di sektor lahan adalah penyederhanaan proses izin pendirian bangunan, tanda daftar perusahaan maupun biaya notaris.

"Masalah izin itu akan dipendekkan. Tahun lalu kita sudah relatif bagus, tapi diharapkan peringkat bisa turun lagi peringkat ke angka yang lebih kecil," ujar dia.

Sofyan juga memastikan BPN akan memperbaiki sistem teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat yang ingin mengajukan proses perizinan maupun sekedar mengecek status kepemilikan tanah.

"Kalau ingin mengecek status tanah untuk sertifikat, itu harus dicek di BPN. Selama ini melihatnya hanya dengan manual atau bertanya ke orang BPN, makanya lama. Tapi kalau kita perbaiki TI, tidak perlu lagi seperti itu," kata dia.

Pemerintah telah menekankan pentingnya kenaikan peringkat kemudahan berusaha karena menjadi indikator perbaikan iklim investasi di Indonesia. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menargetkan peringkat Indonesia berada pada posisi 40 besar.