SBY: Mobil Pengguna BBM Bersubsidi Akan Dicatat

Pengendalian ini kita lakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sudah ada

Setelah pemerintah gagal mengurangi subsidi bahan bakar minyak dengan menaikkan harga BBM atau opsi-opsi lainnya, pengendalian penggunaan BBM bersubsidi akan dilakukan dalam beberapa cara, termasuk dengan mendata para pengguna bensin murah itu untuk mengendalikan distribusi di SPBU.

"Pengendalian ini kita lakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sudah ada. Nantinya, setiap kendaraan akan didata secara elektronik, baik data kepemilikan maupun data fisik kendaraan tersebut," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, malam ini.

"Setiap kali kendaraan tersebut mengisi BBM, maka jumlah BBM subsidi yang dibeli akan tercatat secara otomatis, dan dapat diketahui jumlah pembelian setiap harinya.  Langkah ini untuk menjamin bahwa konsumsi BBM khususnya yang bersubsidi dapat dikendalikan secara transparan dan akuntabel, dan penggunaannyapun tepat sasaran," katanya lagi.

Untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM, Pertamina akan tetap menjaga pasokan sesuai dengan kuota daerah, tetapi sekaligus menyediakan BBM non subsidi berapapun yang dibutuhkan, janji presiden.

Rencana di atas adalah satu dari lima kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi subsidi BBM.

Kebijakan kedua, adalah pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, juga untuk BUMN dan BUMD. Langkah ini kita lakukan dengan cara pemberian stiker khusus, bagi kendaraan yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi tersebut.

"Jajaran Pemerintah Pusat dan daerah, BUMN dan BUMD harus memberikan contoh nyata dalam upaya penghematan BBM ini. Langkah ini juga untuk meyakinkan bahwa subsidi dengan anggaran yang besar benar-benar tepat sasaran, dan sesuai dengan peruntukannya," kata presiden.

Kebijakan ketiga, adalah pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan.

"Pelarangan ini kita lakukan dengan menerapkan  sistem stiker pula. Pengawasannya dilakukan oleh BPH Migas, secara terpadu bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi kalangan pertambangan dan perkebunan, Pertamina akan menambah SPBU BBM non subsidi sesuai kebutuhan di lokasi-lokasi tersebut," kata SBY.

Kebijakan keempat, adalah konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi. Program konversi, atau pengalihan penggunaan BBM ke BBG ini akan dijadikan program utama nasional, sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada BBM, dan kemudian beralih ke gas, terutama di sektor transportasi.

Menurut SBY, pada tahun ini akan dibangun stasiun pengisian gas baru sebanyak 33 stasiun, dan sebanyak 8 stasiun akan direvitalisasi kembali. Untuk langkah awal, mulai tahun ini, pemerintah akan membagikan 15.000 converter kit, atau alat konversi penggunaan BBM menjadi BBG bagi angkutan umum secara bertahap, dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

"Diversifikasi dan konversi BBM ke BBG, efektivitasnya memang baru akan dirasakan pada tahun 2013 mendatang. Namun, langkah ini sekali lagi merupakan upaya penting dalam penghematan penggunaaan BBM bersubsidi, dan juga penting untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan," kata presiden.

Kebijakan kelima adalah penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, pemerintah daerah,   BUMN dan BUMD, serta penghematan penerangan jalan-jalan, yang semuanya mulai diberlakukan pada bulan Juni 2012. Pimpinan instansi dan lembaga terkait diminta bertanggung jawab untuk suksesnya pelaksanaan program ini.

"Pada tahun 2008 dan 2009 yang lalu, ketika kita menghadapi kondisi yang relatif sama dengan apa yang terjadi saat ini, gerakan penghematan listrik dan air ini berjalan dengan sangat sukses. Saat itu kita berhasil menurunkan penggunaan BBM dan listrik yang signifikan," kata SBY.

Anggaran untuk subsidi BBM dan listrik jumlahnya sangat besar, dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, subsidi BBM dan listrik telah mencapai Rp140 triliun dan pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi Rp256 triliun.

Menurut SBY, meningkatnya subsidi ini dikarenakan oleh tingginya  harga minyak dunia, serta meningkatnya penggunaan BBM dan listrik, baik oleh masyarakat, angkutan atau transportasi, maupun untuk kalangan industri. Besarnya subsidi BBM dan listrik, mengakibatkan berkurangnya kemampuan pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan laut, dan bandar udara.