PKRI Proyeksikan Penerbitan Obligasi Tahun 2022 Naik 20%

PKRI sendiri memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk resmi beroperasi pada Februari 2022 lalu.

Adanya PPE baru diharapkan akan menambah kompetensi industri PPE di Indonesia. PKRI memberikan penyegaran perspektif dalam menimbang resiko dalam mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. PKRI sebagai lembaga independen menjanjikan penilaian yang objektif dan transparan.

Ia juga menyampaikan, pendirian perusahaan dilandasi oleh optimisme PKRI terhadap perkembangan pasar surat utang di Indonesia yang didukung oleh kedua sisi supply dan demand. Dari sisi demand, PKRI berharap pertumbuhan investor diharapkan akan meningkatkan daya serap dan likuiditas di pasar surat utang Indonesia.

Meningkatnya dana investasi baik dari asset management, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan perusahaan pengelola aset lainnya serta juga meningkatnya pemahaman masyarakat atas alternatif instrumen investasi di samping deposito berjangka.

Sementara dari sisi supply, banyak perusahaan dengan positioning yang kuat membutuhkan pendanaan untuk terus bertumbuh. Eddy juga menilai telah terjadi pergeseran cara pengelolaan perusahaan di mana semakin banyak perusahaan di tanah air dikelola secara lebih profesional dengan tata kelola yang bertambah baik.

"Karenanya PKRI akan menyasar perusahaan-perusahaan dengan manajemen yang baik yang memiliki ceruk pasar yang solid," kata dia.

Eddy melanjutkan, saat ini dibandingkan dengan pendanaan dari bank, sumbangsih pasar surat utang sebagai alternatif sumber pembiayaan masih jauh lebih rendah. Penerbitan surat utang di 2021 yang berkisar di Rp 100 triliun oleh kurang dari 60 perusahaan dianggap sangat rendah dibandingkan dengan PDB Indonesia yang mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun.

"Demikian pula, outstanding bonds sekitar Rp 430 triliun tergolong kecil dibandingkan dengan kredit modal kerja dan investasi yang disalurkan perbankan yakni berkisar pada Rp 4.100 triliun," pungkasnya.