Para Syndicate: Reshuffle Bakal Melebar
Jumat, 16 April 2021 | 17:17 WIB
Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai, wacana reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah menjadi isu liar dan mengalami ekspansi atau pelebaran.
"Saat ini ada wacana reshuffle kedua pemerintahan Jokowi. Tapi sekarang momentumnya berbeda. Ada perubahan nomenklatur kementerian investasi. Namun isu perubahan nomenklatur mengalami ekspansi bergeser menjadi isu reshuffle kabinet," kata Ari Nurcahyo, dalam diskusi media "Reshuffle Kabinet: Siapa Masuk, Siapa Terdepak?", di Jakarta, Jumat (16/4/2021).
Dirinya melihat, Presiden Jokowi memang ingin reshuffle kabinet karena memang ada perubahan nomenklatur kementerian. Namun dalam perkembangannya juga memang tidak tertutup kemungkinan akan mengalami ekspansi.
"Pertama, kami lihat reshuffle sesuai kebutuhan pemerintah sesuai nomenklatur baru. Tapi isu reshuffle mengalami ekspansi. Jokowi melihat ada kebutuhan di bidang investasi. Kedua, juga ada perubahan nomenklatur Kemdikbud dan Kemristek," ucapnya.
Di dalam perkembangannya, diakui Ari, Para Syndicate juga telah menerima berbagai informasi dan masukan dari masyarakat jika Jokowi melakukan ekspansi dalam me-reshuffle kabinet.
Pertama, terkait posisi Menteri Perhubungan (Menhub), yang beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dengan keputusan pemerintah. Yang terakhir, munculnya keterangan Menhub yang membolehkan mudik. Padahal, pemerintah akhirnya keluarkan kebijakan larangan mudik.
"Ekspansi reshuffle bisa kena ke Menhub, bisa dirotasi lain. Pertama alasan kesehatan. Kita lihat regulasi Kemhub ketika lebaran tahun baru, bandara justru yang pertama kali dibuka. Sekarang isu larangan publik, sebelum presiden melarang, seminggu sebelumnya sudah memberikan harapan palsu ke publik yang menyebutkan mudik tidak dilarang," ujarnya.
Posisi menteri lain yang kemungkinan rotasi, bisa saja menjalar ke posisi lain. Di antaranya posisi Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Perlu dievaluasi posisi KSP Moeldoko yang membuat gaduh publik KLB Demokrat. Nama Jokowi sebagai presiden cukup dibawa-bawa. Bukan tidak mungkin, posisi Moeldoko akan ikut dievaluasi. Dibuka kemungkinan Moeldoko dirotasi di posisi lain," ujar Ari
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
Jumlah Guru RI Terus Naik tetapi Fluktuatif!
B-FILES
Harga Emas Antam Jumat 15 Mei 2026 Anjlok Rp 20.000 Jadi Segini




