Ini Cara Pemerintah Libatkan Publik Bahas RUU Sisdiknas

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengajak semua pihak terlibat memberi masukan terhadap draf versi awal dari RUU Sisdiknas dan naskah akademiknya. Masyarakat, baik individu maupun lembaga dapat ikut mencermati semua dokumen dan memberi masukan melalui laman https://sisdiknas.kemdikbud.go.id.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, Jumat (9/9/2022), telah banyak pertanyaan dari publik terkait RUU Sisdiknas dan Kemendikbudristek menjawab. Bahkan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek Anang Ristanto mengatakan, Kemendikbudristek sudah menerima hampir 1.500 masukan melalui situs RUU Sisdiknas.

"Di samping masukan tertulis yang disampaikan melalui surat dan masukan yang disampaikan melalui forum diskusi serta secara lisan," kata Anang saat dihubung Beritasatu.com, Rabu (7/9/2022).

Berikut ini pertanyaan serta jawaban yang seputar RUU Sisdiknas yang dirangkum Beritasatu.com. Sebagai informasi, tidak semua pertanyaan dipublikasi oleh Kemendikbudristek. Hanya beberapa pertanyaan beserta jawabannya. Namun, pada fitur tanya jawab tersebut tidak menampilkan dari siapa yang bertanya.

Pertanyaan ditampilkan Kemendikbudristek dominan seputar status guru dan tunjangan profesi guru (TPG).

Mengapa lembaga pendidikan tenaga kependidikan tidak disebutkan dalam RUU Sisdiknas?

Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru serta menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

RUU Sisdiknas mengatur bahwa pendidikan profesi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena pengaturan tersebut sudah menyebutkan perguruan tinggi yang ditetapkan maka dari segi penulisan hukum tidak perlu memunculkan istilah lain yaitu lembaga pendidikan tenaga kependidikan.