Respons PSI soal Unjuk Rasa Buruh Tolak Perppu Cipta Kerja

Disebutkan, berdasar hitungan ekonomi, tahun 2023 seluruh dunia akan mengalami krisis. Kabar terkini, IMF memperkirakan ekonomi global hanya akan tumbuh 2,7% pada tahun 2023 dan Indonesia akan terkena imbasnya.

"Pemerintah harus antisipatif dan tidak bisa business as usual termasuk dalam pembentukan hukum terkait kegiatan ekonomi dan investasi. Hukum investasi kita masih kalah gesit, bahkan dibanding negara sekawasan seperti Vietnam dan Filipina," ujar Bimmo.

Perppu Cipta Kerja menjadi jawaban terhadap ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK). UU Cipta Kerja sendiri, menurut putusan MK, masih berlaku namun pemerintah dilarang membuat peraturan turunan kebijakan strategis berdasarkan UU Cipta Kerja serta harus menunggu revisi yang dibuat DPR. Hal tersebut menimbulkan kegelisahan dan masalah, baik bagi buruh maupun pengusaha.

"Memang DPR punya waktu 2 tahun sejak November 2021, namun tahun 2023 adalah tahun politik, produktivitas DPR yang selama ini cukup rendah sudah pasti lebih menurun karena sebagian anggota mulai berkampanye. Hampir dapat dipastikan, revisi UU Cipta Kerja secara normal tidak akan selesai tahun ini atau bahkan tahun depan," kata Bimmo.

Diketahui, ribuan massa Partai Buruh dan organisasi buruh melakukan aksi unjuk di depan Istana Merdeka, Jakarta, hari ini, Sabtu (14/1/2023). Tujuan utama aksi buruh ini adalah menolak Perppu Cipta Kerja.

"Setidaknya ada sembilan poin yang ditolak kalangan buruh, yaitu terkait dengan permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, PHK, hingga sanksi pidana yang dihilangkan," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (13/1/2023).

Said Iqbal mengatakan, selain Istana, secara serempak aksi penolakan Perppu Cipta Kerja juga akan dilakukan di berbagai kota industri. Dia menegaskan bahwa aksi ini merupakan aksi awalan dan tidak berhenti di sini, buruh akan menggelar aksi lanjutan untuk menolak Perppu Cipta Kerja.

"Apalagi pemerintah belum bergeming untuk melakukan revisi terhadap isi Perppu tersebut. Sementara DPR cenderung untuk menerima isi Perppu, sehingga tidak ada pilihan lain bagi buruh kecuali melakukan unjuk rasa," katanya. 

Setelah melakukan aksi di Istana Negara, ribuan buruh akan bergerak ke Sport Mall Kelapa Gading untuk menghadiri Deklarasi Daerah Juang sekaligus pembukaan Rakernas I Partai Buruh. Dalam kesempatan ini, beragam isu akan disuarakan, antara lain, menolak isi Perppu Cipta Kerja, menolak UU KUHP, menolak UU PPSK khususnya pasal yang terkait dengan jaminan hari tua, dan mendesak RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga agar segera disahkan.