Fraksi PPP: "Walk Out" Tak Ada Hubungannya dengan Lulung

Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) walk out dalam Rapat Paripurna lanjutan pemandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PT MRT Jakarta. Namun pihak dari PPP menegaskan sikapnya ini tidak ada hubungannya dengan permasalahan antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana.

"Tidak ada sama sekali. Begitu juga dengan permintaan pemanggilan Ahok tidak ada hubungannya dengan masalah itu," kata Matnoor Tindoan, Ketua Fraksi PPP setelah walk out dari Rapat Paripurna di DPRD DKI, Jakarta, Senin (2/9).

Alasan pemanggilan Ahok, lanjutnya, hanya untuk meminta klarifikasi dan penjelasan terkait pernyataan-pernyataannya yang dianggap selalu kontroversial. Di antaranya, saat ada beberapa anggota dewan mengajukan hak interpelasi tentang sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS), Indonesia Case Based Groups (Ina CBG’s) dan Ahok menyatakan tindakan hak itu hanya permainan anggota dewan saja.

Lalu, saat anggota dewan membentuk panitia khusus (Pansus) baik MRT maupun pansus terkait program pembangunan lainnya. Lagi-lagi Ahok menyatakan hal itu dilakukan untuk mendapatkan honor saja.

"Kita akan memanggil beliau untuk meminta klarifikasi, kita minta penjelasan, terkait pernyataan beliau yang kita anggap kontroversial. Seperti, ada beberapa anggota dewan yang mengajukan hak interpelasi, dianggap gaya-gayaan saja. Pembentukan pansus, dia bilang supaya dapat honor saja. Dan masih banyak pernyataan dia lainnya yang melecehkan DPRD, banyak temen-teman yang tahu," ungkap Matnoor.

Fraksi PPP telah menyampaikan surat permintaan untuk memanggil Ahok kepada pimpinan dewan. Dalam rapat pimpinan pekan lalu, telah disepakati pimpinan dewan akan memanggil Wagub yang dinilai telah melecehkan institusi legislatif DKI Jakarta.

"Namun sampai saat ini pimpinan dewan belum merespon, padahal kita sudah sepakat. Kalau dari fraksi ke pimpinan sudah dilayangkan suratnya. Tapi apakah pimpinan sudah melayangkan kepada Wagub, kita belum tahu," paparnya.

Kesepakatan walk out dalam pelaksanaan Rapat Paripurna tersebut akan dilakukan selama pimpinan dewan belum memanggil Ahok. Itu pun selama rapat paripurna, pihak eksekutif diwakili Ahok. Lain lagi ceritanya bila Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang hadir dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PPP tidak akan walk out.

"Kalau Pak Jokowi yang hadir mewakili pihak eksekutif, kami tidak akan walk out. Hanya wagub saja, kami walk out," ujarnya santai.

Selain mengirimkan surat kepada pimpinan dewan, Matnoor mengungkapkan pihaknya juga sudah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk menegur Ahok yang dinilai telah melanggar etika sebagai pejabat negara.

"Sebulan yang lalu sudah kami layangkan surat tersebut. Soal ditegur atau tidaknya, itu urusan Mendagri. Dalam Permendagri, saya lupa pasal dan ayatnya, seorang gubernur dan wakil gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Urusan ini tidak ada urusannya ke Presiden. Kami kirim surat ke Mendagri sesuai aturan," ungkapnya.