Anas Minta Dijemput Paksa

Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sudah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dalam proyek Hambalang dan proyek lainnya.

Karena tak hadir dalam dua kali pemeriksaan, KPK bisa melakukan upaya pemanggilan paksa terhadap Anas.

Ihwal kemungkinan pemanggilan paksa tersebut, pihak Anas mengaku sudah bersiap.

"Asal jemput paksanya jelas. Mas Anas kan punya hak untuk tidak datang dan itu dijamin oleh Undang-Undang dan konstitusi," kata Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Makmun Murod di kantor KPK, Selasa (7/1).

Makmun mengatakan Anas bersedia dijemput paksa asalkan KPK sudah memberikan kejelasan terkait tudingan penerimaan hadiah dalam proyek Hambalang dan lainnya.

Menurut pihak Anas, sangkaan penerimaan hadiah dalam proyek lainnya belum jelas.

"KPK harus menjelaskan hal ini, karena ini penting supaya publik juga tahu. Dalam menangani kasus yang terkait Mas Anas," kata Makmun.

Hari ini, KPK harusnya memeriksa Anas sebagai saksi kasus dugaan penerimaan hadiah proyek Hambalang dan proyek lainnya.

Pemeriksaan terhadap Anas merupakan kali pertama. Sementara pemanggilan pemeriksaan sudah KPK lakukan sebelumnya, yaitu pada 31 Juli 2013 silam.

Saat itu Anas tak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa Hukumnya Firman Wijaya.

Dalam kasus ini, Anas diduga telah menerima hadiah dalam pengurusan proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya.

Belakangan KPK memperlebar penyidikan perkara ini ke dugaan adanya aliran dana dalam pelaksanaan kongres Partai Demokrat tahun 2010 silam di Bandung.

Sejumlah pihak yang terkait dengan kongres sudah diperiksa. Di antaranya sejumlah petinggi Partai Demokrat, yaitu Sutan Bhatoegana, Saan Mustopa, Marzuki Ali dan I Gede Pasek, Max Sopacua dan Ketua DPP Demokrat lainnya.