Wagub DKI Instruksikan Keamanan JPO Diperketat

Jakarta - Maraknya aksi kriminalitas, membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta memperketat pengawasan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Pemprov DKI akan memperbanyak unit CCTV, serta memasang lampu penerangan, sehingga JPO tidak gelap saat malam hari.

"Ya dipasang CCTV dan lampu penerangan. Kemarin saya tanya sama Dishubtrans DKI, penanganan JPO ternyata ada yang masih punya Dinas Bina Marga. Saya bilang ambil alih saja sama DKI. Karena kalau terjadi apa-apa, itu kan masyarakat kita. Jadi harus kita kelola betul," kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (27/11).

Dia juga meminta Dinas Bina Marga bersama Dishubtrans DKI untuk memperbaiki JPO. Karena kalau JPO sudah menjadi horor, maka tidak akan digunakan oleh warga, karena warga akan takut melintasi JPO tersebut.

"Tahun ini kan banyak JPO yang kita perbaiki betul, karena banyak coretan yang banyak. Kalau JPO sudah horor nggak dimanfaatin, jadi horor lah JPOnya. Makanya JPO harus bagus dan indah agar bisa dimanfaatin," ujarnya.

Untuk penempatan petugas pengamanan dari Dishubtrans DKI maupun Satpol PP DKI, menurut Djarot belum perlu. Dia lebih memilih memperbanyak CCTV dan lampu penerangan, juga keterlibatan masyarakat dalam pengawasan JPO tersebut.

"Bisa juga itu. Tapi kalau hanya mengandalkan petugas dari Dishubtrans dan Satpol PP DKI, ya bisa lengah. Saya mengharapkan masyarakat disekitar itu. Kalau polisi jaga sekian JPO tapi masyarakat nggak peduli, gimana? Jadi masyarakat harus terlibat," jelasnya.

Pada tahun anggaran 2016 ini, Pemprov DKI telah mengusulkan anggaran untuk pemasangan CCTV dan lampu penerangan yang difokuskan untuk JPO yang rawan kriminalitas.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nasrullah mengatakan terjadinya kasus pemerkosaan di JPO di wilayah Jakarta Selatan dikarenakan buruknya keamanan dan manajemen sarana umum di Jakarta termasuk JPO. Apalagi sekarang, JPO di Jakarta hampir seluruhnya tertutupi dengan papan reklame sehingga sulit untuk di awasi.

"Papan reklame yang posisinya menutupi jembatan penyeberangan selama ini terkesan hanya komersial tanpa memperhatikan unsur keamanan bagi mereka yang melewati jembatan penyeberangan," kata Nasrullah.

Ditegaskannya, Pemprov DKI harus melakukan perbaikan manajemen JPO, baik dari sisi perawatan dan juga yang utama adalah unsur keamanan. Padahal dalam Pergub No. 160 tahun 2015 tentang APBD DKI Jakarta 2015, dana untuk pembangunan dan peningkatan JPO cukup besar, sebesar Rp 19 miliar.

"Banyak JPO yang sudah rusak, bolong-bolong namun tidak segera diperbaiki, ini kan sangat berbahaya bagi masyarakat yang menggunakan JPO, padahal dananya ada. Dan untuk keamanannya, ini perlu keterlibatan dan kerjasama Satpol PP dan pihak kepolisian," ujar pria yang juga menjabat Sekretaris DSW PKS DKI Jakarta.

Terkait terjadinya kasus pemerkosaan di JPO, Nasrullah melanjutkan, seharusnya tidak perlu terjadi apabila petugas Satpol PP melakukan tugas untuk menjaga keamanan dengan melakukan patroli di wilayah yang rawan tindakan kriminalitas terutama pada malam hari.

"Seharusnya Satpol PP ada yang berpatroli bukan hanya pada siang hari tapi juga pada malam hari yang justru sangat rawan terjadinya tindakan kriminalitas," pungkasnya.