Kehadiran Cabang KPK di Daerah Cegah Praktik Korupsi

Medan - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Sumut, Wesli Marpaung, mengatakan, kehadiran cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan solusi positif untuk mencegah praktik mark up anggaran di setiap daerah.

"Penggelembungan anggaran bukan rahasia umum lagi. Ini sudah biasa dilakukan pengguna anggaran dan di setiap institusi pemerintahan. Kasus itu jarang terpantau," ujar Wesli Marpaung kepada Suara Pembaruan, di Medan, Sumut, Selasa (14/7) sore.

Wesli mengungkapkan, pemerintah sebenarnya memiliki pengawas untuk melakukan audit penggunaan anggaran. Sayangnya, adanya pengaruh lain dari pihak dalam yang membuat kasus mark up anggaran itu tidak menguap.

"Lihat saja, penanganan kasus yang dilakukan aparat kepolisian dan kejaksaan. Semua yang diproses terkait korupsi anggaran yang di-mark up mencapai seratus persen. Bahkan, bisa lebih dari angka tersebut. Anggaran digelembungkan," katanya.

Menurutnya, praktik tersebut mustahil bisa dihapus selama aparat kepolisian dan kejaksaan terkesan masih memberikan toleransi dengan tidak melakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi di daerah tersebut.

"Dampak dari mark up anggaran itu sangat menghambat pembangunan di setiap daerah. Jika cabang KPK hadir di daerah, maka dapat dipastikan banyak tersangka korupsi di daerah ini," sebutnya.