Poso Harus Bebas Pungli

Jakarta - Menanggapi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar daerah bebas dari pungutan liar (pungli), Bupati Poso Darmin A Sigilipu memastikan perintah tersebut akan dilaksanakan. Oleh karena itu, setibanya di Poso akan langsung berkoordinasi dengan pimpinan kepala daerah yang ada guna melaksanakannya.

"Pulang dari sini, saya akan coba rapat dengan forum koordinasi pimpinan kepala daerah yang ada di sana, bagaimana kita menanggapi apa yang menjadi petunjuk bapak presiden, sehingga paling tidak di Poso juga itu harus bebas pungli," kata Darmin yang ditemui di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Kamis (20/10).

Hanya saja, Darmin menegaskan bahwa untuk memberantas pungli tersebut dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik kepolisian, TNI dan juga Pemerintah Daerah (Pemda).

Kemudian, Darmin menegaskan tidak segan menjatuhkan sanksi administrasi mulai dari penurunan pangkat hingga pemecatan terhadap oknum pemda yang terbukti atau tertangkap tangan melakukan pungutan liar.

"Sejauh ini memang belum ada yang saya temukan (pungli). Secara tangkap tangan itu belum ada yang saya temukan. Jadi belum ada yang kena sanksi administrasi seperti itu. Tetapi dengan instruksi bapak presiden, kemudian kita lihat di televisi itukan mata kita terbuka, iya kemungkinan ini ada akan kita proses," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, kepada seluruh kepala daerah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa terpaduaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberantas pungli merupakan keniscayaan. Dengan demikian, diharapkan operasi pemberantasan pungli semakin efektif.

Presiden juga menyoroti mengenai perizinan yang imbasnya ke pungli, sehingga investasi di daerah menjadi terhambat.

"Saya baru saja tadi pagi bertemu investor. Mereka hitung, izin hampir dua ribu banyaknya. Lembarannya dua puluh ribu lembar kalau diurutkan dari pusat ke daerah. Kalau seperti ini diteruskan, investor tidak akan tahan, sehingga indeks daya saing, kemudahan berusaha, masih jauh sekali," kata Jokowi.

Ditambahkan, hampir setiap tempat mengeluarkan izin, seperti saat mengurus dan mendirikan industri, apalagi yang skala besar. "Dinas perindustrian, dinas perdagangan, dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, ini yang menyebabkan semakin ruwet. Rekomendasi bisa menjadi kayak izin. Syarat bisa menjadi kayak izin. Ini yang harus dihentikaan," tambahnya.

Untuk itu, dia meminta para gubernur untuk mengawasi aspek perizinan-perizinan tersebut.

"Coba gubernur-gubernur panggil kepala-kepala dinas, cek bupati dan wali kota. Rekomendasi teknis sudah kayak izin. Padahal, itu hanya lampiran-lampiran," ucapnya.