ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Wakil Kadin Jakarta Minta Buruh Ikut Ciptakan Iklim Usaha Kondusif

Senin, 31 Agustus 2015 | 12:09 WIB
HS
B
Penulis: Hotman Siregar | Editor: B1
Ratusan buruh melakukan aksi konvoi dari KBN Cakung menuju Titik Kumpul di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (30/8) siang menuntut penghapusan sistem kerja kontrak
Ratusan buruh melakukan aksi konvoi dari KBN Cakung menuju Titik Kumpul di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (30/8) siang menuntut penghapusan sistem kerja kontrak (Suara Pembaruan/Carlos Roy Fajarta Barus)

Jakarta - Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengemukakan, dalam situasi ekonomi yang tengah bergejolak dibutuhkan kerja sama dan kekompakan semua pihak untuk terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

"Termasuk dalam hal kaum buruh yang akan turun demo pada 1 September 2015 agar dapat mempertimbangkan rencana tersebut. Di kala kondisi ekonomi kita seperti ini, buruh demo kelihatannya kurang tepat dan makin menambah ketidakpercayaan investor kepada kita," ujarnya di Jakarta, Senin (31/8).

Seharusnya, kata dia, jika ada aspirasi buruh yang ingin disampaikan kepada pemerintah tidak perlu turun ke jalan karena akan mengganggu aktivitas perdagangan dan bisnis. Menurut dia, sebaiknya aspirasi itu disampaikan melalui dialog atau dengan audensi akan lebih efektif dan terarah daripada harus demo ke jalan yang menurunkan produktivitas pekerja.

Beberapa aspirasi buruh yang ingin disampaikan, seperti permintaan menurunkan harga barang pokok dan bahan bakar minyak (BBM), meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk tidak terjadinya PHK besar-besaran. Tuntutan lainnya memproteksi masuknya tenaga kerja asing, kenaikan upah minimum 2016 sebesar 25 persen, merevisi jaminan kesehatan, jaminan pensiun, perbaikan aturan kesehatan dan keselamatan kerja.

ADVERTISEMENT

"Semua tuntutan tersebut semuanya ada pada kebijakan pemerintah. Jika belum puas perwakilan buruh melalui Serikat Pekerja dapat meneruskan aspirasi tersebut ke DPR dan DPD yang kita yakini mampu memperjuangkan aspirasi tersebut," ujarnya.

"Ke depan kita harus manfaatkan institusi formal yang tersedia untuk menyalurkan aspirasi dan mengurangi aksi demo turun ke jalan dalam rangka menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif," dia menambahkan.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon