Kempupera Dorong Penataan Kota Berbasis Pendekatan Wilayah

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) terus mendorong program penataan kota melalui berbagai pembangunan infrastruktur berbasis pendekatan wilayah.

"Prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen kami mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah (land acquisition), konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan (SIDLACOM)," kata Menpupera Basuki Hadimuljono dalam keteranganmya, Senin (2/11/2020).

Penataan kota, tambah Basuki, dilakukan di antaranya melalui pengembangan potensi kota seperti aset pusaka kota, kawasan heritage, dan bangunan bersejarah beserta budaya masyarakat di dalamnya.

Semisal pada 2019 kemarin, Kempupera melalui Ditjen Cipta Karya telah menyelesaikan penataan Kota Lama Semarang di Jawa Tengah seluas 22,2 hektare. Program ini sekaligus menjadi pendorong pembangunan Kota Semarang sebagai kota pusaka layak huni dan berkelanjutan, serta meningkatkan potensi ekonomi lokal dan sektor pariwisata.

Pekerjaan revitalisasi Kota Lama Semarang tersebut berlangsung dua tahun sejak 2017 dengan anggaran senilai Rp 172 miliar. Fokus penanganan di antaranya memperbaiki sistem drainase kawasan, menata jaringan utilitas bawah tanah, membenahi jalan dan jalur pedestrian yang mengalami penurunan kualitas, dan melengkapi dengan street furniture yang mendukung dan mencerminkan kawasan heritage.

Selain mewujudkan kota pusaka, Kempupera juga melakukan penataan kota dengan memperbaiki kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Pada TA 2020, tercatat program Kotaku dilaksanakan melalui Program Padat Karya Tunai (PKT)/cash for work di 364 kelurahan yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dengan anggaran Rp 429,5 miliar.

Program Kotaku dilakukan melalui pembangunan infrastruktur skala lingkungan reguler seperti perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasalnya, penataan RTH tidak hanya berdampak positif pada sisi kelengkapan prasarana fisik dan keindahan (beautifikasi) ruang terbuka hijau publik, tetapi juga berkontribusi terhadap konservasi air, tanah, dan perbaikan kualitas udara pada kawasan perkotaan.

Infrastruktur Tepat
Pembangunan kota berkelanjutan merupakan pembangunan yang mengintegrasikan dan mengembangkan berbagai aspek seperti sosial dan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kota memerlukan ketersediaan infrastruktur yang tepat dan terpadu untuk meningkatkan produktivitas sektor ekonomi.

Basuki bilang, pandemi Covid-19 yang berjalan lebih dari satu semester di Indonesia telah memberi pelajaran penting bahwa dalam pembangunan perkotaan perlu memerhatikan penyediaan prasarana dan sarana dasar yang andal seperti ketersediaan air minum dan sanitasi.

Untuk itu, TA 2020 Kempupera pun mendorong pelaksanaan program ketersediaan air minum dan sanitasi salah satunya melalui Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 4.717 lokasi dengan anggaran Rp 1,120 triliun dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp 391 miliar.

Program ini sekaligus mendukung capaian target 100-0-100 yaitu 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Kemudian pengelolaan sampah yang ramah lingkungan melalui Program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di 106 lokasi dengan anggaran Rp 63 miliar.

Termasuk Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan dengan anggaran Rp 540 miliar untuk mendukung produktivitas perekonomian masyarakat. Pembangunan kota juga harus memerhatikan masalah lingkungan, sosial, dan kesenjangan wilayah yang dapat menghambat produktivitas sektor ekonomi.