Ikappi: Kebijakan PPN Sembako Bisa Matikan Usaha Pedagang Pasar
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ikappi: Kebijakan PPN Sembako Bisa Matikan Usaha Pedagang Pasar

Kamis, 10 Juni 2021 | 18:03 WIB
Oleh : Herman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri memprotes keras rencana kebijakan pengenaan PPN pada barang kebutuhan pokok. Menurut dia, adanya PPN sembako sangat tidak tepat dan semakin memberatkan para pedagang, apalagi daya beli masyarakat juga masih lemah.

“Kondisi ekonomi kita sedang sulit, masih dalam kondisi yang memprihatinkan untuk menjual barang dagangan. Omzet pedagang menurun hingga 60%. Kalau dikenakan pajak, kami tidak tahu lagi harus bagaimana,” kata Mansuri saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (10/6/2021).

Seperti diketahui pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok atau Sembako yang penting bagi kebutuhan rakyat. Ada tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN barang kebutuhan pokok ini. Pertama, diberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan sebesar 12%. Kedua, dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif yakni sebesar 5%, yang dilegalisasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. Ketiga, menggunakan tarif PPN 1%.

Karenanya, ia meminta kepada presiden agar menghentikan wacana PPN sembako ini. Meskipun nantinya sembako hanya dikenakan tarif PPN terendah, menurut dia kebijakan tersebut tetap saja akan memberatkan.

“Kami lagi fokus memperbaiki usaha kami setelah mendapat terpaan Covid-19. Jangan justru ditambah dengan kebijakan seperti ini yang bisa kembali mematikan usaha kami,” kata Mansuri.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan, rencana PPN sembako ini lahir salah satunya karena ada beberapa kebutuhan pokok yang sebenarnya dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas, tetapi tidak dikenakan pajak normal. Misalnya beras premium dan daging premium.

“Ini yang ingin diatur dengan lebih baik, maka skemanya nanti kira-kira untuk barang-barang yang masuk kategori sembako dan sifatnya premium, barang tersebut akan dikenakan tarif pajak normal. Tetapi untuk sembako yang dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah, barang tersebut bisa kena tarif PPN yang paling rendah,” kata Yustinus saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (10/6/2021).

Dijelaskan Yustinus, saat ini skema tarif PPN paling rendah yang diusulkan yakni 5%. Namun bila menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2020, bisa dikenakan PPN 1% seperti PPN atas barang hasil pertanian yang berlaku saat ini. “Ini juga bisa diterapkan dalam konteks tadi. Jadi tarifnya itu dilihat dari jenis, klasifikasi, harga, dan segmen sembako tersebut,” tegas Yustinus.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Insentif PPN Dorong Permintaan LRT City Jatibening

Kebijakan insentif PPN dan DP 0% merupakan langkah strategis ACP, dalam menarik konsumen untuk membeli properti.

EKONOMI | 10 Juni 2021

Saham BCA Tercatat Paling Aktif Hari Ini

Harga BBCA naik 1,38%, TLKM meningkat 2,65%, KPIG terangkat 10%, BBRI menguat 1,9%, dan ARTO hijau 2,38%.

EKONOMI | 10 Juni 2021

IHSG Menguat, Asing Borong Saham BCA

Harga BBCA naik 1,38%, TLKM menguat 2,65%, ASII terangkat 1,41%, BBRI naik 1,9%, dan MNCN hijau 4,02%.

EKONOMI | 10 Juni 2021

IHSG Ditutup Menguat, Saham Bank QNB Indonesia Cuan 33,81%

Harga BKSW menguat 33,81%, BACA naik 17,26%, PURE meningkat 13,91%, AMRT melonjak 10,31%, dan KPIG terangkat 10%.

EKONOMI | 10 Juni 2021

Arsjad Rasjid Ingin Kepengurusan Kadin Merepresentasikan Indonesia

Menurut Arsjad Rasjid, wajah Indonesia dalam struktur organisasi ini penting diwujudkan supaya konektivitas antara pemerintah pusat dan pelaku usaha lebih kuat.

EKONOMI | 10 Juni 2021

Rupiah Menguat Tipis ke Rp 14.245

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan sore hari ini, Kamis (10/6/2021), terpantau menguat ke kisaran Rp 14.245.

EKONOMI | 10 Juni 2021

Bursa Eropa Mixed, Investor Tunggu Data Inflasi AS

Indeks Stoxx600 Eropa turun 0,1%, DAX Jerman turun 0,31%, FTSE Inggris naik 0,26%, CAC Prancis turun 0,24%, FTSE MIB Italia turun 0,7%.

EKONOMI | 10 Juni 2021

Bursa Asia Menguat Jelang Pengumuman Inflasi AS

Nikkei Tokyo naik 0,34%, indeks komposit Shanghai naik 0,54%, Hang Seng Hong Kong turun 0,01%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,44%, Kospi naik 0,26%.

EKONOMI | 10 Juni 2021

IHSG Ditutup Menguat 0,99%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,99% ke 6.107,5 pada penutupan perdagangan hari ini, Kamis (10/6/2021).

EKONOMI | 10 Juni 2021

Visa dan ALTO Fasilitasi Pemrosesan Kartu Debit Secara Domestik

Kolaborasi ini juga harus mampu menurunkan biaya transaksi pembayaran, mendukung efektivitas kebijakan di sektor keuangan.

EKONOMI | 10 Juni 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS