Pansus BLBI DPD: Hentikan Anggaran Subsidi Bunga Obligasi Rekap

Jakarta, Beritasatu.com - Staf Ahli Pansus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hardjuno Wiwoho mendesak pemerintah untuk menghapus semua mata anggaran yang tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat seperti pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI.

Hal ini karena pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI membuat anggaran untuk rakyat menjadi terbatas karena anggaran tersedot habis untuk hal yang tidak penting.

"Sejak dahulu, saya menyerukan agar stop pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI ini. Ini anggaran yang tidak produktif. Alihkan anggaran itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Hardjuno kepada wartawan, Jumat (12/8/2022).

Baca Juga: Pansus BLBI DPD Akan Panggil Lagi Anthony Salim

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan 800 juta jiwa penduduk dunia terancam kelaparan. Presiden juga menyatakan subsidi BBM telah mencapai Rp 502 triliun.

"Ini warning bagi anggaran kita. Kalau terus dipakai untuk hal-hal yang tidak penting maka ini menjadi ancaman bagi masa depan anak cucu bangsa ini," terang Hardjuno.

Baca Juga: 5 Korupsi Besar di RI, dari BLBI hingga Minyak Goreng

Dia memuji komitmen Presiden Jokowi yang telah menunjukkan kekuatan seorang pemimpin saat mendorong Polri menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Untuk itu, menurut dia, sudah saatnya Presiden Jokowi menunjukkan kekuatan kepada pihak-pihak yang selama ini mengangkangi negara dengan menikmati bunga rekap hingga sekitar Rp 50 triliun per tahun yang diambil dari APBN.

"Obligasi rekap BLBI ini borok yang bikin sakit semua tubuh kita. Kita semua, pajak rakyat dipakai untuk membayar bunga selama 23 tahun sejak 1999 yang bank-banknya hari ini sudah jadi bank raksasa semua. Sampai kapan dibiarkan?" tandas Hardjuno.