PPP dan Nasdem Jelaskan Alasan Bungkam Soal Hak Angket Pemilu pada Rapat Paripurna

Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi PPP dan Nasdem menjelaskan alasan bungkam berbicara soal usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 dalam rapat paripurna DPR ke-13 masa persidangan VI tahun 2023-2024 di Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024). Langkah PPP dan Nasdem berbeda dengan tiga fraksi lain, yakni PDIP, PKB, dan PKS yang bersuara mendorong hak angket dalam rapat paripurna tersebut.

Anggota Fraksi PPP, Achmad Baidowi mengatakan pihaknya belum membicarakan secara partai soal rencana mengajukan hak angket. Untuk itu, kata dia, pihaknya belum menentukan mengajukan atau tidak hak angket DPR.

"Kita belum rapat. Kemungkinan nanti siang atau besok karena saya monitor anggota fraksi masih banyak di dapil, banyak yang izin hari ini, besok mungkin akan rapat," ujar pria yang biasa disapa Awiek kepada wartawan seusai rapat paripurna di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Awiek menjelaskan hak angket merupakan hak politik anggota DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang (UU) atau kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat. 

"Fraksi-fraksi juga belum bersikap. Kami pun belum melakukan rapat internal. Insyaallah dalam waktu dekat akan kita kabari kalau sudah bersikap karena anggota masih ngawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi supaya tidak hilang," tandas Awiek.

Terpisah, anggota DPR fraksi Nasdem, Taufik Basari mengatakan partainya siap dan akan menjadi bagian hak angket. Hanya saja, Nasdem membutuhkan tanda tangan dari setiap anggota fraksi untuk hak angket tersebut.

"Ya kalau kita lebih konkret saja dan kita sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk hak angket, sedangkan mengumpulkan tanda tangan juga dari anggota fraksi lain. Yang paling penting kan konkretnya, soal interupsi kalau sudah ada yang mengutarakan ya cukup gitu," kata Taufik.

Taufik mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pengajuan hak angket. Bahkan pengajuan hak angket susah mendapatkan arahan ketua umum Surya Paloh.

"Kita masih mendukung (hak angket) dan sedang mempersiapkan. Arahan kan sudah disampaikan sikap resmi oleh sekjen beberapa waktu lalu ketika bersama-sama juga dengan dua sekjen lainnya PKB, PKS, sudah didasarkan pada arahan ketua umum jadi sudah clear," pungkas Taufik.