Lima Poin Tugas Utama Calon Panglima TNI

Jakarta - DPR telah menerima surat dari Presiden SBY yang mengusulkan KSAD Jenderal Moeldoko sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono.

Untuk itu, Komisi I DPR akan ditunjuk melaksanakan proses kelayakan lanjutan atau biasa disebut fit and proper test.

"Kemungkinan uji kelayakan akan digelar Komisi I DPR setelah 20 Agustus 2013," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, di Jakarta, Wabu (31/7).

Menurut Hasanuddin, dilihat dari jabatannya sebagai KSAD, walaupun baru diangkat 2 bulan, hal itu sudah sesuai UU TNI nomor 34/2004.

"Riwayat jabatannya, walaupun sebentar-sebentar, namun pernah menjabat dua kali jabatan bintang 3. Yakni sebagai Wagub Lemhanas dan Wakasad. Dia juga pernah dua kali sebagai Panglima Kodam," ujar Hasanuddin.

Pria yang pernah menjadi Sekretaris Militer Kepresidenan itu menyatakan catatan publik yang cukup menarik dan mendapat soroton tajam adalah saat Moeldoko menjabat sebagai Pangdam Siliwangi.

"Saat itu Kodam terlibat dalam 'operasi sajadah' yang digelar Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, yakni menyisir orang-orang Ahmadiyah di wilayah Jabar," beber Hasanuddin.

Terlepas dari hal itu, Hasanuddin menyatakan, apabila Moeldoko nantinya disahkan, ada lima poin tugas penting yang harus diselesaikan sebagai Panglima TNI ke depan.

Yakni meningkatkan disiplin TNI yang dianggap makin merosot dengan adanya kasus Cebongan dan perkelahian-perkelahian antar TNI dengan Polri, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta meneruskan reorganisasi TNI melalui program minimum essensial force.

Selain itu, Panglima TNI harus tetap menjaga netralitas TNI. Terakhir, menyelesaikan perangkat-perangkat lunak TNI sesuai UU TNI no 34/2004.

"Yakni antara lain menuntaskan soal bisnis TNI, peradilan umum untuk Militer, hukum disiplin militer, doktrin-doktrin TNI yang sesuai dengan teknologi dan HAM, pembinaan karir, dan lain-lain," kata Hasanuddin, Politisi PDIP itu.