PPATK Didesak Telusuri Transaksi "Tanoesudibjo Prabowo Hatta" di Saham MNC

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) didesak untuk menelusuri soal adanya transaksi keuangan mencurigakan di bursa saham yang sempat mengatasnamakan investor bernama "Tanoesudibjo Prabowo Hatta".

"PPATK harus proaktif untuk menelusuri asal-usul dan transaksi yang bisa jadi sangat bernilai politis tersebut. Jangan sampai transaksi itu sebagai awal penggelontoran dana untuk pemenangan pilpres," kata anggota tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Poempida Hidayatulloh, di Jakarta, Jumat (20/6).

"Jangan sampai ada dana-dana yang 'dicucikan' melalui pasar modal, namun sebenarnya dana haram yang digunakan secara tidak benar. Publik pun berhak curiga, apakah dana itu berasal dari mafia minyak yang diduga sedang menjalankan politik balas budi."

Pernyataan Poempida itu disampaikan menanggapi data soal adanya transaksi investasi di bursa yang tercatat sebagai "Tanoesudibjo Prabowo Hatta" sebesar Rp 869,8 miliar untuk membeli saham empat perusahaan grup MNC baru-baru ini.

Grup MNC dimiliki oleh Pengusaha Hary Tanoesudibjo yang menjadi salah satu tim pemenangan Prabowo-Hatta.

Dari total dana itu, dana sebesar Rp 712,7 miliar dibelikan 6,13 persen saham berkode BHIT di Bursa Efek Indonesia. Rp 113 Miliar dibelikan 1,38 persen saham berkode KPIG, Rp 33 miliar untuk 0,11 persen saham BMTR, dan Rp 11,8 miliar untuk 0,03 persen saham MNCN.

Nama yang muncul di transaksi itu pas dengan nama pasangan calon presiden-calon wapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Yang lebih mencurigakan, lanjut Poempida, setelah transaksi berjalan 20 menit, secara mendadak dan seakan ada "sim salabim" nama investor berubah menjadi "Tanoesoedibjo Harry". Apalagi, momentum transaksi itu bersamaan dengan Prabowo Subianto yang tidak melakukan kegiatan kampanye.

Tentu saja kesamaan nama investor di bursa dengan nama pasangan capres-cawapres nomor urut satu membuat Poempida menilai perlunya kewaspadaan. Apalagi hasil survei sering menempatkan Prabowo-Hatta berada jauh di bawah Jokowi-JK.

"Apakah ini sebagai strategi untuk mendapatkan dana politik?" kata Poempida.

Dia menilai Prabowo-Hatta dan Hary Tanoesudibjo harus memberikan penjelasan atas dugaan mendapatkan dana untuk kepentingan pilpres. Semua pihak wajib mengedepankan transparansi dalam penggunaan dana kampanye sesuai perintah UU.

Dia melanjutkan publik juga berhak untuk mengetahui ada apa dibalik transaksi itu dan yang pasti, negara tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan uang di dalam menentukan pemimpin.