Projo Dukung Jokowi-JK Menghapus Politik Transaksional

Jakarta - Perdebatan mengenai apakah petinggi parpol boleh atau tidak masuk kabinet, semakin mengemuka. Menurut Ketua Koordinator Nasional Projo, Budi Arie Setiadi, demokrasi memerlukan keberadaan partai politik, sehingga demokrasi yang sehat dan maju juga memerlukan partai politik yang juga sehat dan maju.

"Sementara hampir sepuluh tahun terakhir ribuan kader partai yang menjadi legislatif menjadi tersangka korupsi di seluruh Indonesia. Belum lagi banyaknya ketua umum partai yang juga menjadi tersangka kasus korupsi di berbagai kementrian," ujar Budi di Jakarta, Kamis (14/8).

"Kita harus memulai hari baru. Era politik untuk memperkaya diri dan kelompoknya adalah paradigma usang. Pemerintahan yang bersih harus diwujudkan dengan jiwa pengabdian dan semangat untuk melayani rakyat."

Karena itu, perdebatan kader parpol di pemerintahan harus dimaknai bahwa ada koreksi total terhadap cara pandang hubungan partai dengan pemerintah. Pemerintah dan negara bukan lagi ladang yang subur bagi para koruptor.

Dia menilai Pemerintah Jokowi-JK ke depan harus menjadi pemerintah yang bersih, kredibel, dan bebas dari mafia ekonomi masa lalu.

"Jadi Revolusi mental harus dimulai. Bila masih ada yang sempat berpikir bahwa pemerintahan Jokowi JK sebagai pasar gelap transaksi politik ekonomi, maka orang-orang seperti itu akan cepat sekali disapu sejarah," pungkasnya.