Jokowi-JK Diminta Berikan Kesempatan Kepada Kepala Daerah

Selasa, 23 September 2014 | 17:56 WIB
MS
YD
Penulis: Markus Junianto Sihaloho | Editor: YUD
Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua kiri) bersama Presiden terpilih Joko Widodo (tiga kiri), dan wakil presiden Jusuf Kalla (tengah), ketua panitia pelaksana Rakernas IV PDI Perjuangan Puan Maharani (kiri) serta mitra koalisi, ketua umum partai Nasdem Surya Paloh (tiga kanan), ketua umum PKB Muhaimin Iskandar (dua kanan) dan ketua umum partai Hanura Wiranto (kanan), menghadiri pembukaan Rakernas IV di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9).
Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua kiri) bersama Presiden terpilih Joko Widodo (tiga kiri), dan wakil presiden Jusuf Kalla (tengah), ketua panitia pelaksana Rakernas IV PDI Perjuangan Puan Maharani (kiri) serta mitra koalisi, ketua umum partai Nasdem Surya Paloh (tiga kanan), ketua umum PKB Muhaimin Iskandar (dua kanan) dan ketua umum partai Hanura Wiranto (kanan), menghadiri pembukaan Rakernas IV di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9). (Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)

Jakarta - Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia), Fadjroel Rachman meminta presiden terpilih Joko Widodo untuk memberi ruang yang lebih besar kepada tokoh-tokoh daerah masuk dalam kabinet. Tentu saja, dengan syarat memiliki prestasi, kompetensi, berintegritas, tidak korupsi dan tidak terlibat pelanggaran HAM.

"Sebenarnya standarnya sangat umum dan bisa diperhitungkan. Sebagai contoh, Pak Jokowi itu berasal dari kota yang sangat kecil, namun dia mampu mengalahkan tokoh-tokoh nasional. Sekarang fenomena seperti sosok Jokowi dan Ahok ini juga mulai bermunculan dari daerah," kata Fadjroel kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (23/9).

Sejumlah tokoh daerah seperti Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Tri Risma Harini (Walikota Surabaya), Sultan Khairul Saleh (Bupati Banjar), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), dan beberapa nama lain adalah sebagian contoh tokoh yang memiliki kompetensi dan dinilai patut dipertimbangkan untuk masuk dalam kabinet mendatang.

Saat ini, kata Fadjroel, untuk menjadi tokoh nasional tidak tergantung asal daerah lagi, tidak seperti dulu yang mungkin ditentukan oleh faktor kedekatan, kolega politik atau kolega ekonomi. Kini, faktor seperti demikian sudah mulai berkurang.

"Kalau dulu mungkin lebih mudah lewat partai atau kolega," ungkapnya.

Hal lain adalah rekam jejak yang memang meliputi prestasi, kompetensi dan integritas. Menurut dia, sang tokoh daerah memang harus berprestasi, kemudian memperoleh dukungan sosial dan media.

"Orang-orang baik ini memang harus mengkampanyekan diri, semuanya harus dicatat. Kalau tidak dicatat, ya susah juga. Jadi mereka harus mendapat dukungan dari daerahnya, media lokal maupun media nasional. Itu yang namanya dukungan sosial," kata Fadjroel.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon