Tanggapi Situasi Hong Kong, Inggris Serukan Perundingan Konstruktif

London - Pemerintah Inggris menyuarakan keprihatinannya tentang meningkatnya demonstrasi yang terjadi di Hong Kong, Senin (29/9), dan menyerukan perundingan "konstruktif" sambil berharap terciptanya "kemajuan demokrasi" di bekas koloni itu.

"Kami berharap, periode konsultasi mendatang akan menghasilkan pengaturan yang memungkinkan adanya kemajuan berarti bagi suasana demokrasi di Hong Kong," kata pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris.

"Pemerintah Inggris juga mengkhawatirkan perkembangan situasi yang sedang terjadi di Hong Kong," tambah pernyataan tersebut.

Mengacu pada hak untuk berdemonstrasi, pihak kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan, sangat penting melestarikan hak untuk mengeluarkan suara.

"Ini sangat penting bagi Hong Kong untuk melestarikan hak-hak itu dan bagi orang-orang Hong Kong untuk melatih mereka dalam melaksanakan undang-undang. Kebebasan ini sebaiknya dijamin oleh transisi hak pilih universal."

Kementerian Luar Negeri Inggris mengacu pada Deklarasi Bersama Sino-Inggris, yang mengabadikan prinsip "satu negara, dua sistem" dengan mempertahankan sistem kapitalis di Hong Kong hingga periode 2047.

Dalam kerusuhan terburuk sejak bekas koloni Inggris diserahkan kembali ke Tiomgkok pada 1997, para demonstran berjuang berjam-jam dalam bentrokan dengan polisi.

Para demonstran telah menuntut hak pilih universal penuh setelah pada bulan lalu Beijing mengatakan akan mengizinkan pemilihan umum untuk pemimpin kota semi otonom berikutnya pada 2017 tapi akan melakukan pemeriksaan terhadap para kandidat-sebuah keputusan yang di cap sebagai "demokrasi palsu".

Kemarahan publik atas ketidaksetaraan yang merajalela dan campur tangan politik Beijing berada pada titik tertingginya dalam beberapa tahun di kota yang terkenal akan stabilitasnya itu.