Kubu ARB Yakin Pemerintah Tak Akui Munas Ancol

Jakarta - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar versi Aburizal Bakrie (ARB), menyatakan keyakinannya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly akan bersikap obyektif dalam menangani konflik dan dualisme kepengurusan partai berlambang pohon beringin tersebut.

Karenanya, DPP Golkar versi ARB yakin pemerintah akan mengesahkan kepengurusan Golkar versi Munas Bali.

"Saya percaya Menteri Hukum dan HAM akan bersikap obyektif dan proposional. Saya juga yakin pemerintah tidak akan mengakui Munas tandingan (versi Agung Laksono) yang tidak memenuhi aturan atau persyaratan AD/ART partai," kata Bendum DPP Golkar versi Aburizal, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin (8/12).

Singkatnya, lanjut Bambang, Munas kubu Agung yang digelar di Ancol tidak memiliki legal standing yang jelas. Ketidakhadiran pemerintah di Munas Ancol menunjukan bahwa pemerintah netral dan tak ikut campur tangan dalam konflik internal Partai Golkar.

Bambang melanjutkan pihaknya berharap Pemerintah waspada agar tidak ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu untuk ikut cawe-cawe dalam konflik internal Partai Golkar. "Pemerintah harus bisa memosisikan diri sebagai pihak yang netral," tegasnya.