Usai Putusan Menkumham, Golkar Diminta Gelar Munas Rekonsiliasi

Jakarta - Kader Golkar Harjrianto Tohari meminta kepada kedua kubu yang berseteru untuk segera menggelar musyawarah nasional (munas) usai keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona Laoly yang mengembalikan permasalahan internal Golkar kepada Mahkamah Partai (MP).

"Sejak awal saya berpendapat bahwa rekonsiliasi adalah jalan yang terbaik dan lebih bermartabat daripada menggantungkan marwah partai pada pemerintah," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan (16/12).

Harjyanto melanjutkan, keputusan Menkumham untuk menyerahkan kisruh internal Golkar kepada MP adalah tepat. Sebab, menurutnya, tidak masuk akal apabila marwah partai sebesar Golkar dipertaruhkan pada keputusan pemerintah.

"Untuk itulah saya menawarkan islah di antara dua kubu melalui sebuah munas rekonsiliasi. Sebuah partai tua, berpengalaman, dan besar harus mempunyai prosedur dan mekanisme menyelesaikan konflik atau perpecahan yang mencerminkan kedewasaan politik," ujarnya.

Setiap konflik, kata Harjyanto, harus diikuti dengan konsensus. Apalagi pada konflik Golkar yang sudah menjurus pada perpecahan. "Dan satu-satunya jalan adalah dengan mekanisme organisasi yang formal, yaitu munas untuk rekonsiliasi," ujarnya.