Pemerintahan Jokowi-JK Masih Berkutat pada Pemetaan Masalah

Jakarta - Kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-JK yang jatuh pada Rabu (28/1), belum bisa dinilai secara utuh karena ada kendala internal maupun eksternal. Dari sisi internal, pemerintah masih berkutat pada pemetaan masalah bangsa, sedangkan dari sisi eksternal, konflik di DPR antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) ikun memengaruhi kinerja pemerintahan. Untuk memberikan penilaian yang lebih fair diperlukan waktu sekitar satu bulan lagi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (30/1). 

"Proses check and balances selama tiga bulan terakhir ini belum optimal oleh parlemen. Pemerintah juga harus membangun komunikasi yang intensif dan produktif dengan DPD, terlebih DPR," katanya.

Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menyatakan pemerintah masih menghadapi persoalan dalam bidang penegakan hukum, serta pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan sosial.

Farouk menyoroti persoalan perpanjangan MoU PT Freeport Indonesia dan PT Newmont, konflik KPK dan Polri, kelemahan dalam mengontrol harga bahan pokok, penghentian Kurikulum 2013 secara terbatas, perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga,  realisasi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, hingga penyesuaian harga BBM.

"Secara umum pemerintah masih berkutat dalam pemetaan masalah, belum melakukan kebijakan dan tindakan mendalam," katanya.

Untuk itu, dia berharap pemerintah harus serius dan bekerja keras untuk mencapai target yang dicanangkan, serta konsisten dan berkomitmen penuh menunaikan seluruh janji saat kampanye.