Jokowi Akui Kartu BPJS Masih Bermasalah

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, penggunaan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih bermasalah di berbagai daerah di Tanah Air.

Dia mengatakan, pelaksanaan BPJS, yang dimulai sejak 1 Januari 2014 kerap merugikan pasien yang berobat di rumah sakit (RS). Pihak RS masih mewajibkan pasien membayar sejumlah dana, yang seharusnya tidak boleh dikutip.

"Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang BPJS, yang saya sendiri melihat di lapangan banyak dikeluhan masyarakat, terutama pembayaran di rumah sakit," kata Jokowi, saat membuka rapat terbatas Kabinet Kerja, yang digelar di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2).

Jokowi mengatakan, masyarakat mengeluhkan penggunaan kartu BPJS untuk berobat di RS, yang tidak sesuai harapan. Banyak RS di negeri ini yang masih mewajibkan pasien membayar sejumlah uang.

"Misalnya, yang harus dibayarkan Rp 14 juta, hanya dibayar 4 juta. Sisanya harus dilunasi pasien dan hal-hal lainnya," jelas Jokowi.