Ocehan Ahok Kontradiktif dengan Revolusi Mental Jokowi

Jakarta - Ada minimal lima kali kosa kata kurang senonoh yang disampaikan Basuki Tjahya Purnama (Ahok), seorang pejabat negara yang notabene Gubernur DKI Jakarta.

Perkataan kotor dan kurang sedap didengar oleh jutaan rakyat itulah yang membuat miris, di tengah implementasi revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

"Tampaknya program Jokowi itu tidak digubris oleh Ahok. Prilaku Ahok tak ubahnya seperti penderita gangguan mental yang sukar dibedakan dengan orang normal," kata Sekjend Ikatan Alumni Politik (Ikapol) IISIP, Edward Panggabean, dalam keterangannya, Minggu (22/3)‎.

Padahal, Jokowi pernah menorehkan makna dari revolusi mental saat kampanyenya, bahwa sistem pendidikan harus diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab.

"Nah, bagaimana kita terbangun dengan ucapan Ahok tersebut, lalu bagaimana dia mendidik warganya, jika berprilaku seperti ini. Apakah ucapan itu merupakan sosok orang yang berbudaya dan beradab," ujarnya.

Ditambahkan, Presiden Jokowi dalam revolusi mental itu juga mengutip konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, "Indonesia yang berdaulat secara politik", "Indonesia yang mandiri secara ekonomi", dan "Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya".

Namun, disayangkan konsep itu tak mengena dalam sikap mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

"Ini ironis dalam komunikasi politik seorang pejabat yang berkarir di politik lebih dari 10 tahun itu. Ditengah kegalauan jati diri para remaja dan pemuda saat ini," ujarnya.

Memang, kata Edward setiap manusia punya potensi bertingkah laku aneh. Namun, sebagai pejabat apalagi seorang Gubernur yang menjadi panutan warganya, seyogyanya Ahok mempunyai hikmat dan bijaksana dalam bertutur kata.

"Jangan buat kisruh konflik politik dia dengan pihak lain, namun menguras rakyat di tengah kondisi politik dan ekonomi yang masih prihatin gini. Selesaikanlah persoalan anda dengan penuh hikmat, minta akal yang bijak dan marifat. Bukan ciptakan manajemen konflik antara eksekutif, dan legislatif, dengan mengajak rakyat untuk masuk dalam perdebatan dia," kata aktivis 98 itu.