Pembelian Tank Leopard Lumpuhkan Industri Strategis Nasional

Kamis, 19 Januari 2012 | 12:03 WIB
MS
B
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/INU | Editor: B1
Ilustrasi
Ilustrasi (Wikipedia)
Anggota DPR mendesak pemerintah menganulir rencana Kementerian Pertahanan membeli tank Leopard bekas dari Belanda.

Hal itu diutarakan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf.

"Rencana pembelian itu harus dikaji ulang. Selama ini PT Pindad mampu  memproduksi tank yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Kenapa harus  impor dari luar? Jika ini tetap dilakukan maka industri dalam negeri  akan bangkrut karena tidak ada yang beli," ujar Muzzammil dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis (19/1).
 
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS itu menyatakan  partainya mengimbau agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono konsisten dengan Agenda Riset  Nasional 2010-2014 yang menargetkan kemandirian dalam pengadaan berbagai tipe tank untuk pertahanan dan kemananan.
 
Paradigma lama yang biasa mengimpor alutsisa hanya akan memperkaya  'makelar' pembelian alutsista luar negeri, sementara di sisi lain  Indonesia takkan pernah mampu membangun industri strategis dalam negeri.
 
Jika tetap dilakukan, menurut Muzzammil, hal ini mempertegas Kemenhan lemah dalam visi kemandirian teknologi dalam negeri.

Fenomena ini sangat kontras dengan opini publik yang sedang bergairah mendukung  kemandirian industri dalam negeri yang dipicu oleh mobil Esemka yang  dibuat oleh pelajar SMK di Solo, Jawa Tengah.
 
"Tidak perlu membeli tank bekas 100 unit yang menelan biaya US$280 juta. Serahkan saja kepada PT Pindad untuk melakukan riset peningkatan kualitas tank yang sudah mereka produksi sehingga bisa setara dengan Tank Leopard," tukas dia.
 
Lebih lanjut, Muzzammil menerangkan dirinya justru khawatir, dengan rencana  pembelian tank Leopard, malah merugikan citra Indonesia di dunia  Internasional.

Pasalnya, Parlemen Belanda justru menolak penjualan tank tersebut ke  Indonesia. Alasannya, rekam jejak Indonesia dinilai buruk dalam penegakan HAM.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon