Pembebasan Tapol Bentuk Komitmen Pemerintah Bangun Papua

Jakarta - Pembebasan tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) di Papua secara bertahap diapresiasi. Pembebasan tapol juga dinilai sebagai wujud komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Papua.

Demikian dikatakan pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto dalam Seminar Nasional bertajuk "Pembebasan Tapol-Napol: Resolusi Masalah Papua", di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurutnya, para tapol dan napol yang dibebaskan harus dibina dengan efektif. "Lebih bagus lagi kalau tokoh-tokoh lokal yang dibebaskan ini kemudian bisa dibina untuk nantinya masuk ke sistem pemerintahan karena mereka merupakan genuine leaders yang harus bisa diintegrasikan dalam sistem pemerintahan kita," katanya.

Dia mengatakan, pendekatan yang berbeda harus dilakukan oleh presiden ketika ingin membuat kebijakan untuk masyarakat Papua.

"Pendekatan dialog yang dilakukan oleh presiden terhadap rakyat Papua ketika membebaskan lima tahanan politik asal Papua memang sudah tepat. Karena memang seharusnya dalam sebuah negara yang demokratis sudah tidak ada lagi tahanan politik," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Lenis Kogoya, menyatakan upaya pembebasan lima orang tapol pada 9 Mei lalu adalah langkah strategis sebagai awal pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Agar mereka (para tapol) bebas membangun Indonesia bersama-sama karena mereka juga bagian dari anak bangsa. Bangsa Papua merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Mereka perlu keluar (dari tahanan) agar bisa bekerja demi menunjang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya telah berdiskusi dengan Presiden Jokowi terkait pembinaan lima orang tapol yang telah dibebaskan.

"Saya sudah bicara sebagai fasilitator antara para tapol dengan presiden. Ada di antara mereka yang mau sekolah, maka presiden akan fasilitasi. Ada yang mau bekerja, maka presiden memberikan modal, bahkan ada satu orang yang minta rumah itu pun sudah dicatat sebagai bagian dari pembinaan," imbuhnya.

Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi, Veldy Reynold, mengatakan Forum Dialog Nasional Jakarta-Papua perlu dibangun guna penyelesaian polemik Papua dengan cara damai.

"Resolusi penyelesaian masalah Papua harus bisa segera dirumuskan dengan cepat, tepat dan cermat. Maka dibutuhkan kerjasama semua stakeholder agar dialog yang intens dengan masyarakat Papua dapat tercipta," katanya.

Dia juga menuturkan, para stakeholder harus membangun kesepahaman komprehensif atas kondisi Papua saat ini satu sama lain. Dengan demikian, lanjutnya, tidak ada lagi kekerasan harus terjadi dan korban harus berjatuhan ketika membuat suatu kebijakan.

Seperti diketahui, dalam kunjungannya ke Papua pada 9 Mei lalu, Presiden memberikan grasi kepada lima tapol di Lapas Abepura, Jayapura.

Kelima tapol yang dibebaskan, yaitu Apotnalogolik Lokobal (divonis 20 tahun penjara), Numbungga Telenggen (divonis penjara seumur hidup), Kimanus Wenda (divonis 19 tahun penjara), Linus Hiluka (divonis 19 tahun penjara) dan Jefrai Murib (divonis penjara seumur hidup).