Gus Sholah Cium Politisasi di Muktamar NU

Jombang - Pengasuh Pondok Pesantre (Ponpes) Tebuireng, Jombang, KH Sholahuddin Wahid atau Gus Sholah mencium adanya intervensi partai politik (Parpol) di Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU).

Adik kandung KH Abdurrahman Wahid, bahkan menduga adanya iming-iming (money politics) untuk memuluskan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) dalam proses pemilihan rais am dan ketua umum tanfidziyah (pelaksana) PBNU.

"Saya mengimbau, stop pihak yang mengiming-imingi (money politics) di pemilihan rais am, karena itu akan menghancurkan NU. Banyak yang bertanya pada saya, Muktamar NU apa PKB, banyak yang tanya itu," tandas Gus Sholah, kepada wartawan, Minggu baru-baru ini. Jika model money politics tetap dipergunakan, maka pelan-pelan NU akan kehilangan roh jihadnya dan akan mendorong semangat pragmatisme.

Ia lebih lanjut mengemukakan, bahwa NU adalah jam'iyah diniyah islamiah bukan parpol. "Ini artinya, mari kita pegang dalam hati sanubari yang paling dalam, bahwa NU itu adalah bukanlah parpol. Memang, sejarah mencatat, NU itu ormas, kemudian menjadi partai, lalu sadar dan kembali lagi jadi ormas keagamaan. Setelah itu baru melahirkan parpol. Karenanya banyak warga nahdliyin yang masuk ke partai," ujar Gus Sholah sambil mengingatkan, paradigma parpol harus dipisahkan dari NU.

Kandidat Ketua Umum Tanfidziyah PBNU yang paling berpeluang memimpin NU lima tahun ke depan itu secara tegas menyampaikan ketidaksepakatannya jika pemilihan rais am menggunakan sistem AHWA. Sebab, aturan dalam organisasi ditentukan oleh AD/ART yang di dalamnya bahwa pemilihan rais am dan ketua umum tanfidziyah ditentukan oleh muktamirin, bukan AHWA.  "Keputusan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU itu tidak ada kaitan dengan keputusan muktamar," terang Gus Sholah.

"Mereka yang memaksakan AHWA itu mengerti organisasi apa enggak sih. Yang memutuskan mengamandemen AD/ART itu muktamirin, bukan Munas Alim Ulama atau Konbes NU. Kan dalam sidang pleno, yang memutuskan muktamirin. Saya setuju AHWA, tapi setelah AD/ART dirubah, tidak tahun ini. Itu semuanya tetap harus diputuskan oleh muktamirin, bukan dipaksakan panitia penyelenggara," tandas dia. Ia juga menyayangkan, pada hari kedua muktamar yang seharusnya memasuki agenda Sidang Pleno II tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PBNU periode lima tahun sebelumnya, dilanjutkan dengan pembahasan oleh muktamirin menjadi menggantung.

Ia juga menengari tentang munculnya rancangan dengan memunculkan 39 nama dan dua di antaranya perempuan yang direkomendasikan masuk di dalam sunan AHWA dan anehnya di dalamnya justru tidak ada nama Rais Syuriah yang mantan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU dua periode lalu, Dr (HC) KH A Hasyim Muzadi. "Ini ada apa?," ujar Gus Solah.