KPU Diminta Akomodasi Hak Pilih Buruh Migran dalam Pilkada

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimintai mengakomodasi hak pilih buruh migran dalam pilkada serentak. Sebagai warga negara, buruh migran juga mempunyai hak pilih dalam menentukan pemimpin di daerahnya.

Namun, hak pilih buruh migran diabaikan KPU karena TPS yang dekat dengan rumah penampungan tidak memiliki logistik tambahan yang cukup untuk mengakomodasi hak pilih ribuan pekerja migran yang tengah bersiap-siap pemberangkatan.

"Kami menemukan pekerja migran yang akan ke luar negeri tidak bisa menggunakan hak politik karena TPS setempat tidak bisa menyediakannya logistiknya," kata tim pemantau Migrant Care Bariyah dalam diskusi KPU dengan para pemantau pemilu di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (29/9).

Komisioner KPU Ferry Kurnia Riskiyansyah mengakui masih sangat sulit mengakomodasi hak pilih para buruh migran. Pasalnya, pilkada masih dalam konteks lokal, bukan konteks nasional.

"Jadi pemilihnya adalah pemilih lokal bukan nasional. Kalau pemilih nasional kan di luar negeri sudah ada fasilitasnya. Sementara, kalau pilkada tidak ada," ungkap Ferry.

"Harus ada kesadaran juga bagi pemilih yang berada di luar negeri bahwa di daerah asalnya sedang ada pilkada, maka itu harus dilokalisasi aktivitas yang ada di sana," tambahnya.

Sementara Komisioner KPU yang lain Hadar Nafis Gumay menilai penerapan pemungutan suara untuk pilkada bagi para pekerja migran baru berlangsung pada Pilkada 2017. Menurutnya, KPU belum bisa mengakomodasi hak pilih pekerja migran dalam pilkada serentak 2015.

Hadar mengatakan bahwa pengakomodasian pekerja migran, terutama yang sedang persiapan di rumah penampungan, merupakan pemikiran yang baik namun dibutuhkan persiapan dan dana khusus.

"Kami pernah ada diskusi, tapi memang belum ada tindakan lanjutnya. Nanti akan kita dorong diatur dalam undang-undang," kata Hadar.