Tingkatkan Pengawasan Keuangan Daerah, DPRD DKI Gandeng BPK

Rabu, 28 Oktober 2015 | 16:49 WIB

Penulis: Lenny Tristia Tambun | Editor: FER

URL berhasil di salin.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Twitter)

Jakarta - Selain menyerahkan Laporan Panitia Khusus (Pansus) terkait pengadaan tanah Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta juga melakukan perjanjian kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta.

Perjanjian kerja sama dalam bentuk memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman ini, bertujuan meningkatkan pengawasan kinerja keuangan daerah yang menjadi fungsi DPRD DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, selain menyerahkan laporan Pansus tentang pembelian tanah RS Sumber Waras, kedatangan mereka ke kantor BPK Perwakilan DKI Jakarta juga untuk mengusulkan adanya perjanjian kerja sama atau MoU antara DPRD DKI dengan BPK.

"Kami juga mengusulkan agar ada perjanjian kerja sama atau MoU antara DPRD dan BPK untuk meningkatkan fungsi pengawasan DPRD di Pemprov DKI Jakarta," kata Triwisaksana di Kantor BPK Perwakilan DKI Jakarta, Jalan MT Haryono, Jakarta, Rabu (28/10).

Usulan mereka disambut baik oleh BPK. Karena itu, DPRD DKI akan segera membuat draft verbal untuk MoU tersebut. Isi dari nota kesepakatan tersebut, kata dia, mengarah pada peningkatan pengawasan kinerja keuangan daerah.

"Nanti kita akan membuat draft verbal MoU-nya terlebih dahulu. Kira-kira seperti apa agar pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah juga lebih meningkat," ujarnya.

Alasan dilakukan MoU dengan BPK, lanjutnya, karena DPRD DKI sangat prihatin dengan penyerapan anggaran DKI yang paling rendah dibandingkan daerah lain. Apalagi adanya pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, bahwa lebih baik anggaran tidak terserap daripada digunakan untuk korupsi.

"Padahal itu juga termasuk merugikan masyarakat, karena dana dari masyaarakat tidak kembali kepada mereka. Makanya kami akan kerja sama dengan BPK untuk konsultasi rutin dan reguler. Kemudian juga, kalau ada hal-hal kami temui tidak benar dalam penyusunan anggaran atau penggunaan anggaran, itu bisa dikonsultasikan ke BPK," jelasnya.