Serapan Anggaran di Jaktim Hanya 49,3 Persen

Jakarta - Menjelang akhir tahun, penyerapan anggaran di wilayah Jakarta Timur (Jaktim) baru mencapai 49,3 persen. Dari total anggaran sekitar Rp 2,5 triliun, yang terinput hingga Rabu (16/12) pukul 12.15 WIB baru mencapai Rp 1 triliun.

Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang penyerapannya paling rendah adalah Kecamatan Kramat Jati sebesar 9,4 persen dari total anggaran Rp 5,6 miliar. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terendah yakni Suku Dinas (Sudin) Kesehatan yang mencapai 10,27 persen dari total anggaran Rp 62,186 miliar.

Kendati demikian, Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana, meyakini, penyerapan anggaran masih akan terus bertambah. Menurutnya, penyerapan anggaran dari tiap UKPD maupun SKPD ini menjadi penilaian dari tiap atasan maupun gubernur terkait kinerja yang dilakukan.

"Penyerapan anggaran ini cermin dari kinerja masing-masing UKPD maupun SKPD. Sanksinya seperti apa itu kita serahkan ke gubernur. Kami hanya melaporkan yang penyerapan anggaranny masih rendah," ujar Bambang di kantor Wali Kota Jaktim, Rabu (16/12). Sementara untuk penyerapan anggaran tertinggi yakni Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencapai 85,63 persen dari total anggaran Rp 5,7 miliar.

Kepala Perencanaan Kota Jaktim, Hartati menambahkan, jumlah angka penyerapan anggaran itu masih akan terus bertambah hingga tanggal 20 sampai 28 Desember mendatang. "Bahkan hari ini juga sudah bisa berubah angka-angkanya. Ini kan data terakhir pukul 12.15 WIB tadi jadi masih bergerak terus," imbuhnya.

Ia juga optimis penyerapan anggaran di Jaktim bisa mencapai lebih dari 80 persen. Terlebih menjelang akhir tahun sejumlah pekerjaan fisik sudah dalam tahap finishing. Seperti pada Sudin Perindustrian dan Energi yang menargetkan 3.080 titik lampu PJU terpasang di sejumlah jalan protokol, arteri, kolektor. Kemudian pembangunan 28 lokasi sarana olahraga di wilayah kecamatan dan kelurahan dan peningkatan 70 titik layanan perpustakaan keliling.