Pemerintah Suriah Ditekan untuk Hasilkan Proposal Transisi Politik

Jenewa – Perundingan damai untuk mengakhiri perang di Suriah telah memasuki pekan kedua, Senin (21/3). Damaskus pun berada dalam tekanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memenuhi target memghasilkan proposal konkret tentang transisi politik, menjelang penentuan batas waktu yang semakin tak jelas.

Menurut Juru Runding PBB Staffan de Mistura, sebelum perundingan berhenti, pada Kamis (24/3), dia ingin rezim Pemerintah Suriah telah meletakkan visi-visinya tentang pemerintahan baru di atas kertas, dengan tujuan membawa negara keluar dari koflik brutal, yang berlangsung 5 tahun lamanya.

De Mistura pun memuji kelompok oposisi utama Komite Tinggi Negosiasi (HNC) karena mengajukan gagasan-gagasan transisi politik yang substantif. Dia juga mencatat bahwa pada pertemuan beberapa pekan lalu, fokus pihak pemerintah hanya terbatas pada masalah-masalah prosedural dan prinsip-prinsip luas.

Sementara itu selama akhir pekan, ketika tidak ada rapat resmi yang digelar di Jenewa, pihak rezim pemerintah mengecam de Mistura karena berpihak. Menurut kelompok rezim, de Mistura telah melampaui mandatnya dengan menekan pemerintah dan mengklaim tidak ada hasil yang diperoleh dari hasil pertemuan yang dilanjutkan sejak 14 Maret.

Anggota HNC Yahya Kodmani menuding pemerintah bersikap keras kepala dan menolak setiap pembahasan serius tentang pertanyaan sentral sehubungan dengan perubahan politik.

Sedangkan masalah terberat yang dihadapi dalam perundingan adalah mengenai nasib Presiden Suriah Bashar al-Assad. Pasalnya, pihak HNC bersikeras supaya sang presiden keluar sebagai bagian dari kesepakatan damai. Namun pihak rezim pemerintah menyebutkan, permintaan itu sebagai ketidaksiapan kelompok oposisi untuk bernegosiasi.

De Mistura sendiri mengakui masih ada perpecahan besar di antara kubu-kubu yang berunding. Akan tetapi, dia mengklaim bahwa perundingan sudah menunjukkan hasil positif karena dapat membantu mempertahankan gencatan senjata rentan, yang dicapai pada 27 Februari.

Rusia, sebagai sekutu Assad, menuding Amerika Serikat (AS) mengulur-ulur penegakan gencatan senjata dan tidak berkomitmen pada mekanisme untuk merespons pelanggaran-pelanggaran.

Washington sendiri mendukung HNC dan beberapa pasukan oposisi yang bertempur di darat dalam konflik yang telah menewaskan lebih dari 270 ribu orang serta membuat jutaan orang lainnya mengungsi.

Dalam sebuah pernyataan, Letnan Jenderal Rusia Sergei Rudskoy menyebutkan, mengingat AS gagal mengambil tindakan maka Moskow pun sudah siap megambil jalan sepihak untuk menggunakan kekuatan terhadap para pelanggar gencatan senjata.

Gencatan senjata berlaku luas sejak dinyatakan, pada bulan lalu dan mengizinkan bantuan-bantuan menjangkau puluhan ribu warga Suriah yang terdampar di daerah yang terkepung.