PLN Harapkan Tambahan Subsidi Listrik Masuk APBN 2017

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR memutuskan untuk menolak tambahan subsidi listrik sebesar Rp 18,30 triliun yang diajukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa waktu lalu.

Menanggapi penolakan tersebut, Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir, mengatakan, subsidi tersebut tetap harus diberikan karena merupakan anggaran yang sudah berjalan. Oleh karena itu, kata Sofyan, pihaknya berharap anggaran yang ditolak tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017.

"Mungkin dimasukkan ke anggaran tahun berikutnya karena kan tidak mungkin tidak bayar sebab sudah berjalan. Kalau pun tidak dibayar tahun ini, berarti kan harus dibawa ke tahun berikutnya karena kan sudah berjalan sampai Juni ini sudah tidak dibayar, sudah tidak dipotong," kata Sofyan, Sabtu (18/6).

Seperti diketahui, dalam APBN 2016, pemerintah menetapkan subsidi listrik Rp38,38 triliun dengan asumsi pada Juli 2016 telah dilakukan pengalihan subsidi bagi sekitar 18 juta pelanggan berdaya 900 VA. Tetapi, ternyata pengalihan tersebut belum bisa direalisasikan hingga mendekati pertengahan 2016. Akibatnya, PLN harus menanggung beban subsidi listrik para pelanggan tersebut.

Oleh karena itu, Menteri ESDM Sudirman Said mengajukan tambahan anggaran subsidi listrik senilai Rp 18,30 triliun dari Rp 38,38 triliun di APBN 2016 menjadi Rp 56,68 triliun di RAPBN Perubahan 2016.