Presiden Filipina Janji Perangi Korupsi dan Kejahatan

Manila - Rodrigo Duterte resmi dilantik menjadi Presiden Filipina, Kamis (30/6). Usai dilantik dia menjanjikan perang tanpa henti terhadap kejahatan dan korupsi, sekaligus menjadi pemimpin yang menyatukan bangsa.

Duterte (71 tahun), memenangkan pemilu bulan lalu setelah kampanye yang didominasi oleh ancaman untuk membunuh puluhan ribu penjahat, sementara para elite negara menyebut dia sebagai penghasut dan anti kemampanan.

Setelah mengambil sumpah di hadapan penonton kecil di dalam istana kepresidenan Malacanang, mengakhiri era Benigno Aquino, Duterte mengisyaratkan akan ada masa kegelapan beberapa hari selama menjabat enam tahun.

"Perjalanan akan keras tapi sama dengan yang akan saya hadapi," kata Duterte dalam pidato singkat.

Sambutannya itu memfokuskan pada perlunya menanamkan disiplin dalam masyarakat yang korupsi.

"Permasalahan yang menggoda negara kami saat ini dan perlu ditangani secara mendesak adalah korupsi, baik di eselon tinggi dan rendah dalam pemerintahan, kriminalitas di jalan-jalan dan maraknya penjualan obat-obatan terlarang di semua strata masyarakat Filipina dan pelanggaran hukum dan ketertiban," ujar dia.

Duterte adalah sosok pengacara dengan reputasi otoriter saat menjabat sebagai walikota kota Davao selatan selama 20 tahun terakhir. Dia menyampaikan masalah ini adalah gejala erosi iman di Filipina.

Duterte telah menguraikan visi untuk program anti-kejahatannya yang termasuk memperkenalkan kembali hukuman mati, dengan menggunakan metode eksekusi gantung yang disukainya.

Dia mengatakan akan mengeluarkan perintah tembak mati kepada jasa keamanan dan menawarkan hadiah atas jasad pengedar narkoba. Dia juga mendesak warga Filipina terbiasa membunuh tersangka kriminal.

Selama kampanye, Duterte menyebutkan 100 ribu akan meninggal dalam aksi penumpasannya, dengan begitu banyak jenazah dibuang di Manila Bay sehingga membuat ikan-ikan gemuk karena memakan jenazah.

Dia telah dituduh memiliki hubungan dengan regu kematian yang main hakim sendiri di Davao. Bahkan kelompok hak asasi mengatakan ada lebih dari 1.000 orang yang tewas.

Kelompok tersebut khawatir bahwa pembunuhan di luar hukum bisa tersebar di Filipina di bawah pemerintahan Duterte, menyusul aksi kekerasan polisi usai pemilu yang membuat puluhan orang tewas.

Duterte mengatakan, pada Kamis, perjuangannya melawan kejahatan akan tanpa henti dan berkelanjutan, karena itu ia meminta pemantau hak asasi manusia dan kritikus di kongres untuk menghormati mandat yang telah diberikan rakyat Filipina kepadanya.

Namun dia juga menegaskan dia akan bekerja dalam batas-batas hukum.

"Sebagai seorang pengacara dan mantan jaksa, saya tahu batas-batas kekuasaan dan kewenangan presiden. Saya tahu apa yang legal dan apa yang tidak. Kepatuhan saya untuk proses dan aturan hukum tanpa kompromi," kata dia.